JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) mengusulkan agar obligasi daerah bisa digunakan sebagai salah satu alternatif instrumen sumber pembiayaan daerah dan investasi publik. Langkah ini bisa membantu meningkatkan perekonomian daerah.
"Obligasi daerah ini sangat bagus. Kemarin, saya diundang di MPR oleh Pak Mekeng (Ketua Fraksi Golkar MPR), untuk membahas isu yang sudah lama saya usulkan," kata OSO, Jumat (20/11).
Dia menuturkan, obligasi daerah bisa menjadi instrumen yang akan mendorong peningkatan ekonomi daerah. Dengan begitu, diharapkan rakyat bisa mencapai kemakmuran.
"Berikan seluas-luasnya dan kesempatan daerah melalui berbagai inisiatif dan instrumen, supaya dana-dana untuk daerah lebih beragam. Sehingga daerah makmur, Indonesia makmur," imbuhnya.
usulan ini sudah dibahas Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR saat menggelar Sarasehan Nasional sekaligus penyerahan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah. Pembahasan ini sudah pernah dibahas sejak tahun 2000.
"Waktu itu, saya masih jadi anggota MPR utusan daerah di bawah pimpinan Pak Oesman Sapta (OSO). Kami sudah menyelenggarakan seminar tentang obligasi daerah ini, tapi tidak berlanjut. Jadi, ini kelanjutan dari seminar itu," kata Ketua FPG MPR, Melchias Marcus Mekeng.
Sejak tahun 2000 sampai sekarang sudah banyak peraturan yang dibuat oleh Pemerintah mengenai instrumen pembiayaan daerah. Namun, ketiadaan payung hukum menjadi salah satu faktor yang membuat investor belum memiliki keyakinan untuk menanamkan modal melalui obligasi daerah.
Jika obligasi daerah memiliki landasan hukum yang jelas, diperkirakan mampu menarik investasi hingga Rp 1.000 triliun. Dana tersebut bisa menjadi tambahan modal untuk mempercepat pembangunan di berbagai daerah.
Mekeng berharap, naskah akademik yang telah disiapkan FPG MPR bisa menjadi angin segar pembahasan inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah di DPR. Dia menargetkan, regulasi tersebut dapat diselesaikan pada 2027.