Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Siti Hediati Suharto atau Titiek Soeharto mengaku sedih dan prihatin atas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs.
"Saya menyesali, saya sedih gitu, kenapa sih mesti hari gini nyadap-nyadap, apalagi seorang aparat yang menyadap presidennya sendiri," kata Titiek di Manding, Bantul, DIY, Senin (9/11).
Titiek turut mempertanyakan motif di balik dugaan penyadapan ini. Ia curiga Listyo cs memasok informasi hasil curi dengar tersebut ke pihak tertentu.
"Nek (semisal) itu nyadapnya, nyadap siapa, gitu ya, untuk dilaporkan ke presiden, itu lain lagi. Tapi ini kalau yang disadap bosnya sendiri, itu mau dilaporin ke siapa? Masa untuk konsumsi sendiri, kan ya enggak. Jadi saya ya sangat prihatin aja," ungkapnya.
Titiek pribadi mengaku tak tahu menahu apakah dirinya masuk ke dalam daftar sasaran penyadapan ini. Lagipula, dia merasa tak ada pentingnya obrolannya disadap.
"Masak iya to, aku enggak tahu. Aku disadap? Sebegitu pentingnya kah saya? Wis sadapo ora ana pembicaraan sing penting (sadap aja, tidak ada pembicaraan yang penting)," kelakar Titiek.
Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
[Gambas:Video CNN]
Dugaan penyadapan ilegal itu diduga terjadi sejak 2025. Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11).
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Belakangan, sejumlah pihak terutama dari petinggi partai mengaku ikut menjadi korban penyadapan Listyo. Mereka mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden Buruh KSPSI Said Iqbal, Ketua Komisi III DPR Habiburokahman, hingga Ketua Umum GRIB Jaya Hercules.
Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, mengatakan penyidik menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan illegal access terhadap nomor telepon Presiden RI hingga sejumlah pihak lainnya.
"Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha," katanya.
(kum/isn)