Jakarta -
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menolak wacana badak Jawa dipindahkan dari Ujung Kulon, Banten, ke Alas Purwo, Jawa Timur. Titiek menolak relokasi badak Jawa tanpa kajian mendalam.
"Kami ingin supaya ini dikaji dulu, ya. Dikaji yang benar karena ini menyangkut badak yang langka, ya. Jadi nggak bisa gitu main pindahin gitu aja. Harus pengkajiannya harus benar-benar secara komprehensif," kata Titiek di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Titiek menegaskan tidak ada urgensi pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo. Dia mengatakan badak Jawa tetap ada meski Gunung Krakatau pernah mengalami erupsi besar di masa lalu.
"Nggak ada urgensinya untuk harus dipindahkan saya rasa, ya. Kalau takut nanti ada gempa bumi, adalah, kemarin ada Krakatau tahun berapa tuh? Itu, ada aja tuh badak, ya," ujarnya.
Titiek menegaskan satwa langka tidak boleh asal dipindah. Dia menegaskan pemindahan badak Jawa bukan seperti transmigrasi.
"Kalau sudah ada laporan bahwa pernah dipindahkan dan itu berhasil, mungkin itu kita setuju. Tapi kalau masih wacana-wacana, nanti dululah. Di kita coba dikaji dulu lagi," kata Titiek.
"Iya. Itu dia makanya kita juga tolong dikaji dulu ini. Kalau nggak bisa pindah begitu aja gitu. Emang ini transmigrasi? Kan nggak, gitu ya," sambungnya.
Titiek juga menyikapi ramai isu Ujung Kulon akan diperuntukkan bagi pertambangan. Legislator Gerindra ini meminta habitat badak Jawa harus dipertahankan.
"Jadi kalau justru dipindah habitatnya tidak sesuai malah mati, kan kita malah kehilangan badak yang langka itu. Dan kalau kan ada ceritanya bahwa mau dipindahin sebetulnya latar belakangnya karena ada tambang. Sudahlah, kalau itu alasannya tambang, tambangnya itu nanti aja biar buat simpanan cucu-cicit kita. Biar aja di situ si badak, biar dia tinggal di situ gitu," kata Titiek.
Sebelumnya, pemerintah menegaskan tidak akan memindahkan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebelum ada kajian ilmiah lengkap yang membuktikan kesiapan kawasan tersebut sebagai habitat baru. Ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat, mengatakan Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang perlu dikaji lebih mendalam. Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru yang justru membahayakan kelangsungan hidup satwa langka tersebut.
"Keselamatan setiap individu badak jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11).
Diketahui, wacana soal relokasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mencuat karena alasan potensi bencana. Salah satunya ialah potensi erupsi Gunung Anak Krakatau.
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah," ujar Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11).
Hashim menjelaskan rencana relokasi badak Jawa akan dibiayai melalui skema pendanaan konservasi. Dia optimistis akan ada lembaga donor maupun investor yang tertarik mendukung proyek tersebut.
"Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo. Alas Purwo itu di ujung Jawa Timur, paling ujung, berhadapan dengan Pulau Bali," ujarnya.
(dwr/haf)