Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos).
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Imbauan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial.
Kegiatan digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11).
Tito menjelaskan, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government). Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa perlu mendatangi kantor pemerintahan.
"Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada," jelasnya.
Menurut Tito, ketepatan penyaluran bansos masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Sebab, dalam pelaksanaannya masih ditemukan masyarakat dengan kondisi ekonomi relatif mampu yang justru menerima bantuan. Sebaliknya, warga yang lebih membutuhkan belum seluruhnya tercatat sebagai penerima manfaat.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan sistem digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai basis data milik kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan Kemendagri yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Tito mengatakan, integrasi data tersebut akan mempercepat proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Prosesnya didukung teknologi biometrik, mulai dari pengenalan wajah, sidik jari, hingga pemindaian iris mata.
"98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain," ujarnya.
Ia menegaskan percepatan digitalisasi Perlinsos tidak hanya ditujukan untuk mendukung kepentingan pemerintah pusat. Program tersebut juga diharapkan membantu Pemda menjalankan tugas dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.
Menurut Tito, bansos menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Karena itu, dukungan Pemda dalam mempercepat registrasi layanan digital Perlinsos diperlukan agar bantuan dapat disalurkan secara lebih akurat kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
(ory/ory)