Jember -
Komunitas Sound System Kabupaten Jember (JSSC) menggelar aksi di Pemkab Jember, Jawa Timur. Massa menolak wacana pelarangan penggunaan sound system di berbagai kegiatan masyarakat.
Lanjutkan dari posisi terakhir
Komunitas Sound System Kabupaten Jember menggelar aksi di Pemkab Jember, Jawa Timur. Massa menolak wacana pelarangan penggunaan sound system di masyarakat.
Jember -
Komunitas Sound System Kabupaten Jember (JSSC) menggelar aksi di Pemkab Jember, Jawa Timur. Massa menolak wacana pelarangan penggunaan sound system di berbagai kegiatan masyarakat.
Massa memenuhi jalan di depan Pemkab dan Alun-alun Jember dengan truk bermuatan sound horeg. Koordinator aksi JSSC M Arif Sugiartani menjelaskan, gelombang unjuk rasa ini lahir dari keresahan pelaku usaha dan pegiat audio seiring menguatnya wacana pembatasan hingga pelarangan sound system.
Bagi komunitas, perangkat pengeras suara bukan sekadar alat hiburan, melainkan sudah melekat sebagai bagian dari budaya, sarana berekspresi, sekaligus sumber penghidupan dan kebanggaan masyarakat Jember.
"Aksi ini lahir dari keresahan banyak pihak terkait wacana pembatasan bahkan pelarangan penggunaan sound system di berbagai kegiatan masyarakat. Bagi komunitas kami, sound system bukan sekadar perangkat suara, melainkan bagian dari budaya, sarana ekspresi, penghidupan, dan kebanggaan masyarakat Jember," kata Arif, dilansir detikJatim, Senin (16/11/2026).
Kendati demikian, mereka menegaskan tidak menolak ketertiban maupun kenyamanan bersama. Sebaliknya, JSSC mengajak semua pihak untuk berdiskusi mencari jalan tengah untuk masalah ini.
"Kami tidak menolak ketertiban dan kenyamanan bersama. Justru sebaliknya, kami mengajak seluruh pihak, termasuk Pemkab Jember dan DPRD Jember, untuk duduk bersama, berdialog secara terbuka, dan menyusun aturan yang jelas, adil, serta dapat dijalankan oleh semua pihak," ujarnya.
Dalam tuntutannya, JSSC dengan tegas menolak segala bentuk kebijakan yang melarang secara mutlak penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat maupun budaya.
Mereka mendesak pemerintah daerah segera membuka ruang dialog terbuka yang melibatkan komunitas, pengusaha, dan pengguna secara langsung agar regulasi yang lahir tidak dibuat sepihak.
"Aturan yang dibutuhkan hendaknya dirumuskan secara terukur, memuat batasan jam operasional, lokasi yang diperbolehkan, serta standar volume suara yang masuk akal," paparnya.
Baca selengkapnya di sini
(idh/dhn)
Memuat komentar…
Komentar gagal dimuat.
Tidak ada berita yang cocok dengan “”.
Terlalu banyak pencarian. Coba lagi dalam satu menit.
Kata kunci maksimal 100 karakter.
Pencarian gagal. Periksa koneksi lalu coba lagi.
Ketik minimal 2 huruf untuk mulai mencari.