Washington DC -
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menyalahkan imigrasi sebagai pemicu unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan di Prancis beberapa waktu setempat. Trump memperingatkan bahwa Paris, ibu kota Prancis, akan menjadi "kota Muslim", jika Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak menutup perbatasan.
"Apa yang terjadi di Prancis ada kaitannya dengan imigrasi, bukan soal sekolah atau hal lainnya," ujar Trump saat berbicara kepada wartawan di Washington DC, seperti dilansir AFP, Selasa (20/10/2026).
Pernyataan Trump ini mengulangi apa yang dia sampaikan sehari sebelumnya.
"Ini masalah imigrasi, dan saya telah memberitahu Presiden Emmanuel Macron, tutup perbatasan Anda," kata Presiden AS tersebut dalam pernyataan pada Senin (19/10) waktu setempat.
Unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota di Prancis, yang dipicu oleh lonjakan harga dan meningkatnya biaya hidup, berlangsung selama akhir pekan, dan berujung dengan kerusuhan yang diwarnai aksi pembakaran dan penjarahan. Unjuk rasa ini tercatat sebagai salah satu aksi kekerasan jalanan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.
Nyaris 2.400 orang ditangkap, dengan sekitar 1.000 personel kepolisian luka-luka dalam kerusuhan itu.
Trump kemudian menceritakan percakapannya dengan Macron membahas persoalan di Prancis. "Sudah sejak lama saya katakan kepadanya, Anda membuat kesalahan besar di Prancis. Anda membiarkan siapa pun dari seluruh dunia masuk. Seluruh dunia berdatangan masuk," ucapnya.
"Dan, seperti yang Anda tahu, Paris akan segera menjadi kota Muslim," sebut Trump.
"Saya mengatakan kepada Emmanuel (Macron), Anda harus menutup perbatasan Anda," ujarnya.
Trump menyinggung dirinya yang menutup perbatasan AS, sedangkan Prancis tidak melakukan hal yang sama. "Perbatasannya menjadi masalah," imbuh Presiden AS itu.
"Jika Eropa tidak menutup perbatasannya dan menyingkirkan para pelaku kriminal, seperti orang-orang yang sedang berunjuk rasa itu, Eropa sudah tamat," kata Trump dalam pernyataannya kepada wartawan..
Trump menjadikan upaya pemberantasan imigrasi ilegal sebagai janji utama dalam kampanye pemilu tahun 2024 lalu, yang terkadang disertai dengan klaim keliru yang mengeksploitasi terkait ras.
(nvc/dhn)
