JawaPos.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyampaikan tujuh tuntutan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait kebijakan moderasi konten di media sosial.
Mereka meminta pemerintah lebih transparan dalam melakukan pembatasan konten serta menjamin perlindungan kebebasan berekspresi masyarakat di ruang digital.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam agenda debat publik di Jakarta, Selasa (17/11).
Namun, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tidak hadir dalam agenda yang membahas kebijakan moderasi konten tersebut.
Direktur Eksekutif Remotivi Yovantra Arief mengatakan, pihaknya masih menunggu kesediaan Komdigi untuk membuka dialog secara langsung dengan masyarakat.
“Kini bolanya ada di Komdigi, jika menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi,” ungkap Yovantra dalam keterangan yang diberikan kepada JawaPos.com, Selasa (17/11).
Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden juga menilai dialog terbuka diperlukan agar pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang mendapat keberatan dari masyarakat.
“Debat terbuka adalah cara paling sederhana sekaligus efektif untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan akuntabilitas Komdigi secara langsung dalam menanggapi keberatan publik,” ungkapnya.
Adapun tujuh tuntutan yang disampaikan masyarakat sipil kepada Komdigi meliputi:
1. Menghentikan praktik moderasi konten yang dinilai sewenang-wenang terhadap ekspresi kritis masyarakat di media sosial.