Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Turut Bahas Tata Kelola Penyadapan, Wamenhan Richard Tampubolon Pimpin Langsung Admin Game DPN

Dewan Pertahanan Nasional (DPN) mengadakan Administrative Governance Alignment Meeting untuk menyelaraskan respons terhadap ancaman informasi.

Jawa Pos 3 menit baca 0 komentar
Turut Bahas Tata Kelola Penyadapan, Wamenhan Richard Tampubolon Pimpin Langsung Admin Game DPN
Foto: Jawa Pos

JawaPos.com - Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melaksanakan Administrative Governance Alignment Meeting (Admin Game) pada 18–19 November 2026 di Wisma Elang Laut, Jakarta. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan Jenderal TNI Richard T. H. Tampubolon memimpin langsung admin game tersebut.

Berdasar keterangan resmi pada Kamis (19/11), DPN mengungkapkan bahwa forum tersebut bertujuan menyelaraskan respons lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi ancaman terhadap informasi strategis negara. Selain itu, admin game dilaksanakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan strategis nasional untuk memperkuat kedaulatan informasi.

”Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga melalui kemampuan melindungi informasi, menjaga keandalan komunikasi strategis, dan memastikan seluruh unsur negara dapat bertindak bersama ketika menghadapi ancaman,” kata Richard yang juga bertugas sebagai sekretaris DPN. 

Dalam forum tersebut, DPN mengangkat tema Menjaga Kedaulatan Informasi Negara: Respons Terpadu dalam Menghadapi Ancaman Inkonvensional guna Terwujudnya Pertahanan dan Keamanan Negara. Kegiatan itu dirancang sebagai forum strategis untuk membangun kesamaan persepsi, mengidentifikasi potensi kerentanan, dan menguji keselarasan respons nasional melalui simulasi berbasis skenario.

Menurut DPN, perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan strategis global telah memperluas spektrum ancaman terhadap kedaulatan negara. Intrusi siber, intrusi ilegal terhadap komunikasi strategis, spionase, operasi pengaruh digital, serta penyalahgunaan akses terhadap informasi strategis berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan, proses pengambilan keputusan, dan tentu saja kepentingan nasional.

Karena itu, dalam admin game kali ini turut dibahas sejumlah isu strategis. Termasuk pengamanan komunikasi strategis negara, pengamanan data dan informasi geospasial, tata kelola penyadapan berdasarkan ketentuan hukum (lawful interception), forensik digital, ketahanan sistem navigasi penerbangan, serta pemulihan sistem informasi strategis nasional.

Dalam diskusi interaktif, para peserta mengkaji mekanisme peringatan dini, kesenjangan regulasi, batas kewenangan, serta koordinasi penanganan ancaman sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi. Deputi Bidang Geostrategi DPN, Mayjen TNI Frega Wenas Inkiriwang sebagai ketua pelaksana menyampaikan bahwa admin game kali ini melibatkan 186 personel.

Termasuk diantaranya personel dari perwakilan kementerian dan lembaga, instansi terkait, penyelenggara, serta narasumber. Frega berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis terpadu sebagai bahan pertimbangan untuk ketua DPN dalam memperkuat tata kelola pengamanan informasi negara, menyelaraskan kebijakan lintas sektor, dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman inkonvensional.

”Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas DPN dalam memberikan pertimbangan dan merumuskan solusi kebijakan strategis di bidang pertahanan nasional,” beber Frega.

Menurut jenderal bintang dua TNI AD tersebut, itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional, serta sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029. Lewat admin game, DPN menegaskan pentingnya respons nasional yang terpadu dalam menjaga kedaulatan informasi sebagai bagian integral dari upaya melindungi kepentingan nasional.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.