JawaPos.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menegaskan komitmen fundamentalnya bahwa lingkungan perguruan tinggi harus tetap menjadi ruang yang aman bagi kebebasan berpikir, menyampaikan pendapat, berdiskusi, berorganisasi, hingga mengembangkan ilmu pengetahuan.Â
Sikap ini ditekankan Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, dalam menyikapi penanganan aksi penyampaian aspirasi Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 di Yogyakarta yang diwarnai tindakan represif aparat dan bentrokan massa. UGM menjamin bantuan medis dan pendampingan hukum bagi mahasiswanya yang terdampak demo 10 November.
Prof. Ova menyampaikan lima poin penegasan komitmen UGM untuk memastikan hak-hak seluruh mahasiswa yang terdampak dapat terpenuhi dan dilindungi secara maksimal oleh institusi almamater.
Dalam pernyataan resminya, Rektor UGM menggarisbawahi bahwa penyampaian aspirasi secara damai merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati oleh seluruh pihak, termasuk oleh aparat penegak hukum di lapangan.
UGM juga secara tegas menolak segala bentuk tindakan kekerasan dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Tindakan pengamanan oleh kepolisian dinilai harus tunduk pada hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), dan mematuhi prinsip proporsionalitas.
"UGM menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan menolak segala bentuk kekerasan. Tindakan pengamanan harus menghormati hukum, hak asasi manusia, dan prinsip proporsionalitas," tegas Prof. Ova, Rabu (11/11).
Selain itu, UGM secara aktif memimpin langkah perlindungan dengan menyisir dan menelusuri keberadaan para mahasiswa yang terdampak, khususnya mereka yang dilaporkan belum diketahui keberadaannya atau diduga menjalani penahanan oleh pihak kepolisian.
Bentuk komitmen nyata UGM tidak hanya berhenti pada pernyataan moral, melainkan diwujudkan melalui aksi pendampingan komprehensif di bidang hukum dan kesehatan bagi civitas akademika.
UGM mengupayakan akses pendampingan hukum penuh bagi seluruh mahasiswa yang saat ini ditahan atau menjalani proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian.
