Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

UGM Minta Mahasiswa Demonstran Tak Dibenturkan dengan Premanisme

UGM mengingatkan mahasiswa untuk tidak terlibat benturan dengan premanisme saat menyampaikan aspirasi. Dialog dan pencegahan kekerasan jadi kunci.

CNN Indonesia 3 menit baca 0 komentar
UGM Minta Mahasiswa Demonstran Tak Dibenturkan dengan Premanisme
Foto: CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengumpulkan pimpinan 13 perguruan tinggi di wilayahnya untuk membahas dinamika situasi Yogyakarta setelah kericuhan di ujung demo 10 November lalu.

Dalam pertemuan itu, Sri Sultan memastikan menjaga ruang demokrasi dan mendorong penyampaian aspirasi dan pengamanan yang damai.

Pada pertemuan tersebut, UGM yang diwakili Wakil Rektor Arie Sujito mengingatkan agar mahasiswa tidak menjadi korban benturan dengan kelompok premanisme saat menyampaikan aspirasi.

Arie meminta semua pihak mengedepankan dialog dan mencegah penggunaan kekerasan dalam merespons aksi demonstrasi.

Pilihan Redaksi

"Ajakan Bapak Gubernur itu untuk kita saling berkomunikasi dalam mencegah kekerasan. Hak kita berdemonstrasi atau aksi, tetapi harus antisipasi jangan ada kekerasan. Jangan cederai demokrasi dengan benturan, dengan pelibatan instrumen kekerasan dari siapa pun," kata Arie dikutip dari keterangan yang dibagikan Humas Pemda DIY, Rabu (18/11).

"Karena itu, kita jaga supaya cara kita menyelesaikan masalah melalui dialog, non-violence, dan melindungi. Karena itu saya selalu tekankan juga agar adik-adik para mahasiswa tidak terbenturkan dengan premanisme dan seterusnya," sambung Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM.

Pertemuan itu berlangsung di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (16/11/2026) malam. Pimpinan perguruan tinggi yang hadir berasal dari UGM, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), UPN "Veteran" Yogyakarta, UIN, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Sanata Dharma (USD).

Selain itu, hadir pula perwakilan STPMD APMD, Universitas Widya Mataram (UWM), Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Pertemuan ini membahas dinamika situasi Yogyakarta setelah kericuhan usai aksi unjuk rasa pada Selasa (10/11) malam.

Tanggung jawab perguruan tinggi

Pada pertemuan itu, Arie mengatakan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan ruang demokrasi tetap terbuka sekaligus mencegah munculnya kekerasan dalam penyampaian aspirasi.

"Demokrasi harus jalan, tetapi kekerasan harus dicegah. Kita punya kepentingan yang sama untuk menjaga Yogyakarta, kampus kita, masyarakat sipil," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam pertemuan yang sama, Wakil Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta, Hendro Widjanarko, mengatakan perguruan tinggi berkomitmen menjaga situasi DIY tetap aman dan kondusif.

Salah satu upayanya dengan mengimbau mahasiswa mematuhi ketentuan yang berlaku saat menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi.

"Kami selalu mengimbau mahasiswa ketika melakukan aksi itu sesuai dengan ketentuan," papar Hendro.

Selain mengingatkan mahasiswa untuk mematuhi aturan, pihaknya juga membuka ruang dialog agar aspirasi mereka dapat disampaikan dan dijembatani kepada pihak terkait.

"Kami tetap mengajak dialog mahasiswa, memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Kita ajak komunikasi, apa yang mereka ingin sampaikan itu sampaikan dulu ke kampus. Sehingga kami nanti akan menjembatani arahnya ke mana. Jadi aspirasinya itu tetap tersampaikan, kalau bisa nanti bisa disampaikan lewat kampus," tutur  Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama UPN Jogja tersebut.

Sultan jamin penyampaian aspirasi

Dalam pertemuan tersebut, Sultan menegaskan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetap dijamin.

Menurutnya, tidak ada alasan untuk menghambat demokratisasi di Yogyakarta. Namun, ia meminta masyarakat tetap berkoordinasi dengan kepolisian ketika hendak menggelar demonstrasi, terutama di kawasan strategis.

"Saya tidak mencegah demokratisasi. Mau di Malioboro silakan, tetapi karena statusnya di situ kawasan strategis pertokoan, ada Istana Negara dan sebagainya, mohon kalau mau demonstrasi tetap memberitahu polisi," kata Sultan.

Sultan juga mendorong pimpinan perguruan tinggi untuk terus membangun komunikasi dengan mahasiswa agar penyampaian aspirasi berlangsung damai. Ia menyatakan siap membantu menjembatani komunikasi apabila pihak kampus menghadapi kendala koordinasi.

(kum/kid)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.