UGM Telusuri Info Mahasiswa yang Diamankan saat Demo 10 November

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Universitas Gadjah Mada (UGM) menelusuri informasi mengenai mahasiswa yang diamankan aparat dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11) kemarin.

Kampus melakukan pendataan dan verifikasi untuk memastikan keberadaan serta kondisi mahasiswa yang terdampak.

Rektor UGM, Ova Emilia, mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan kondisi mahasiswa sekaligus mengupayakan pendampingan yang diperlukan.

"Sehubungan dengan adanya laporan mengenai mahasiswa yang diamankan oleh aparat dalam peristiwa tersebut, UGM tengah melakukan pendataan, penelusuran keberadaan, serta verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak," kata Ova dikutip dari artikel siaran pers bertajuk 'UGM Tegaskan Komitmen Menjaga Demokrasi dan Melindungi Hak Sivitas dalam Penyampaian Aspirasi' di laman resmi UGM, Rabu (11/11).

"Universitas juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan keberadaan dan kondisi mahasiswa serta mengupayakan pendampingan yang diperlukan," sambungnya.

Ova mengatakan, apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk melalui pendampingan hukum dan koordinasi dengan pihak berwenang.

Di sisi lain, dia menyatakan UGM menolak segala bentuk kekerasan, baik dalam penyampaian aspirasi maupun proses pengamanan aksi. Universitas, katanya, menegaskan tindakan pengamanan oleh aparat harus dilakukan sesuai ketentuan hukum, dengan mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ova menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang akademik yang terbuka terhadap perbedaan pendapat, kritik, dan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan publik.

Ia juga menyatakan kampus harus menjadi ruang aman bagi sivitas akademika untuk berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik. Komitmen terhadap demokrasi, kata Ova, tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan atas kebebasan berpendapat, tetapi juga harus disertai perlindungan terhadap pihak yang menggunakan hak tersebut.

"UGM akan terus mengupayakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi mahasiswa dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi," ujar Ova.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya diberitakan, polisi mengamankan 154 orang terkait kericuhan di ujung aksi demonstrasi depan Kantor DPRD DIY hingga kawasan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (10/11) malam.

Plt Kabid Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, menyebut penindakan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari Kantor DPRD DIY, Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran UGM. Dia membantah narasi yang beredar di media sosial bahwa aparat juga memburu massa hingga masuk lingkungan kampus UGM.

"Total sampai pagi ini ada 154 orang," kata Novita Eka Sari dalam keterangannya, Rabu pagi.

Menurut Novita, penindakan terhadap orang-orang yang diduga terlibat aksi anarkis ini berawal dari titik Kantor DPRD DIY, sekitaran Malioboro, Tugu Pal Putih sampai Bundaran UGM.

"Tidak masuk kampus, jumlah yang diamankan di lokasi bundaran depan UGM menyusul," sambungnya.

Dalam proses penindakan itu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya enam bom molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, senjata tajam, ketapel, dan gotri.

Menurut kepolisian, aksi yang berlangsung sejak siang awalnya berjalan tertib hingga pukul 19.00 WIB. Namun, sekitar pukul 20.07 WIB, sekelompok massa menyerang area Kantor DPRD DIY dengan petasan, bom molotov, dan batu. Polisi kemudian mengerahkan personel Brimob dan satuan lainnya untuk membubarkan massa serta melakukan penindakan. Situasi dilaporkan kembali aman dan kondusif setelah patroli skala besar pada malam hari.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turut meninjau penanganan kericuhan di Kantor DPRD DIY pada Rabu (11/11) dini hari.

Suyudi mengatakan kepolisian akan mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak yang sengaja membawa barang berbahaya dan melakukan perusakan. Polisi juga menyelidiki kemungkinan adanya keterkaitan kericuhan di Yogyakarta dengan peristiwa serupa di daerah lain.

Sementara itu terkait kericuhan yang terjadi pada malam hari hingga dini hari di Jogja tadi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyatakan hingga pukul 03.50 WIB, pihaknya masih terus melakukan proses pengumpulan aduan dan pendataan.

"Jika kawan, saudara, atau keluarga Anda belum kembali atau kehilangan kabar setelah mengikuti aksi demonstrasi 10 November di Yogyakarta, segera hubungi: 0895-1062-9630 (Tim Hukum Bara Adil)," demikian dikutip dari akun X @LBHYogyakarta, Rabu pagi.

Berdasarkan data yang dikumpulkan LBH per saat itu, total ada 64 aduan yang mereka terima di hotline. Dari total itu pihaknya menerima ada dua korban di rumah sakit (luka-luka), dan ada 9 massa aksi/warga yang dirawat di RS untuk pertolongan pertama namun identitasnya belum dapat diperoleh saat itu.

Berbeda dengan malam hari yang ricuh dipicu, pada siang hari demo yang digelar massa Aliansi Jogja Memanggil justru berlangsung kondusif. Bahkan, Gubernur DI Yogyakarta yang juga Raja Keraton Jogja, Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui langsung dan berbincang sambil duduk lesehan di tengah massa aksi yang menyampaikan aspirasi di depan halaman Pintu Gerbang Kompleks Kantor Gubernur DIY Kepatihan, Yogyakarta, Selasa sore.

Sebelumnya massa aksi menggelar unjuk rasa di depan pintu selatan kantor gubernur itu sejak sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka memasang spanduk-bendera di gerbang, lalu bergantian berorasi. Beberapa saat kemudian Sri Sultan yang didampingi Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo, Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga, melangkah mendatangi massa.

Mengutip dari Antara, Sri Sultan yang duduk lesehan bersama berhadapan langsung dengan massa aksi itu berdialog dan memberikan tanggapan terhadap sejumlah kebijakan yang dipersoalkan mulai dari pengaturan Jaga Warga, penanganan Stadion Mandala Krida, hingga penetapan upah buruh.

(kum/kid)