JawaPos.com - Kepala Staf Kodam (Kasdam) III/Siliwangi Brigjen TNI Agus Bhakti mengungkap dimensi perang kognitif dalam peperangan modern. Dia menekankan kembali, perang kognitif menyasar cara berpikir manusia. Maka antisipasinya tidak sama seperti perang konvensional.
Hal itu diungkap dalam diskusi dan bedah buku berjudul Perang Kognitif, Eskalasi Digital, Demonstrasi dan Demokrasi Indonesia 2025 yang diselenggarakan oleh Program Studi Transcultural dan Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Jumat (16/10).
Dalam kesempatan itu, Brigjen Agus sebagai penulis buku tersebut menjelaskan perkembangan paradigma peperangan dari generasi pertama sampai generasi keenam. Dia menekankan, peperangan modern tidak hanya berlangsung pada domain darat, laut, udara, antariksa, dan siber.
Peperangan modern, kata Agus, melibatkan dimensi kognitif yang berkaitan dengan proses berpikir manusia. Jika perang siber berfokus pada peretasan infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak, perang kognitif berupaya memengaruhi perhatian, persepsi, penilaian, dan pengambilan keputusan manusia.
”Domain kognitif ini merupakan puncak hierarki perang modern. Kenapa, karena manusia sendiri yang mengendalikan,” kata dia.
Menurut Agus, perang kognitif memanfaatkan teknologi untuk memengaruhi proses berpikir manusia dengan tujuan tertentu. Sehingga tanpa pengerahan kekuatan fisik secara langsung, tujuan itu bisa dicapai. Dia menyebut, konsep perang kognitif adalah sinkronisasi teknologi untuk meretas proses berpikir manusia.
”Targetnya adalah memengaruhi proses perhatian, persepsi, penilaian, dan pengambilan keputusan menggunakan teknologi yang dieksploitasi, dan tujuannya adalah kontrol, kendali, destabilisasi, termasuk kepercayaan,” ungkap dia.
Jenderal bintang satu TNI AD itu menyatakan bahwa agenda setting, framing, serta algoritma filter bubble dan echo chamber dalam pembentukan persepsi di ruang digital menjadi instrumen dalam perang kognitif.
Dalam kesempatan yang sama, dia menyinggung manipulasi informasi yang bisa memicu erosi kepercayaan vertikal antara masyarakat kepada pemerintah, erosi kepercayaan horizontal di antara kelompok masyarakat, dan erosi kepercayaan epistemik yang membuat masyarakat kesulitan membedakan fakta dan rekayasa.
Dalam konteks Indonesia, Agus menyoroti demonstrasi sepanjang Agustus-September 2025, termasuk aksi di sekitar Gedung DPR RI dan sejumlah daerah dengan fokus studi kasus interaksi antara persoalan sosial-politik dan dinamika informasi digital.
