Sebanyak 64 pekerja PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan Industri (KPDP), anak perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, yang sebelumnya sempat diberhentikan, kini kembali dipekerjakan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Hal ini disampaikan usai Wakil Ketua DPR Dasco menerima aspirasi serikat pekerja dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, para pekerja tersebut sebelumnya telah bekerja selama bertahun-tahun tanpa kejelasan status hubungan kerja. Selain itu, upah yang diterima disebut masih berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dan sebagian pekerja belum mendapatkan perlindungan BPJS.
“Mereka memang punya masalah karena mereka sudah kerja sebagian besar itu sudah 8 tahun tetapi tidak punya kontrak yang jelas. Jadi hubungan tanpa status, nggak ada statusnya sebagai apa,” kata Anggia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Anggia mengatakan, para pekerja juga mengalami persoalan terkait pembayaran lembur. Kondisi tersebut kemudian dibahas bersama manajemen perusahaan dan para pekerja selama kurang lebih satu bulan.
Hasilnya, sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya akan diberhentikan akhirnya kembali bekerja dengan status PKWT. Mereka juga mendapatkan upah sesuai UMR serta kepesertaan BPJS.
“Alhamdulillah sudah ketemu jalan untuk kesejahteraan bagi para pekerja,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan, persoalan tersebut bermula dari tidak jelasnya status hubungan kerja para buruh di PT KPDP. Menurutnya, mayoritas pekerja telah bekerja hingga delapan tahun, tetapi tidak memiliki status hubungan kerja yang jelas.
“Status hubungan kerjanya tidak ada kejelasan dan upahnya memang di bawah ketentuan, dan hak-hak normatifnya memang tidak jalan,” kata Sunarno.
Sunarno mengatakan, pihaknya kemudian menyampaikan persoalan tersebut kepada Komisi VI DPR dan pimpinan DPR untuk mendapatkan fasilitasi penyelesaian. Menurutnya, perusahaan yang merupakan bagian dari BUMN seharusnya tidak mengabaikan hak normatif para pekerjanya.
Dalam proses penyelesaian tersebut, kata Sunarno, manajemen Krakatau Steel turut dilibatkan hingga akhirnya disepakati bahwa 64 pekerja yang sebelumnya diberhentikan dapat kembali bekerja.
“Jadi ada 64 orang yang diberhentikan secara sepihak, dan serikat buruhnya juga diberangus, tapi sekarang sudah dipekerjakan kembali dan juga serikat pekerjanya diperbolehkan,” ujarnya.
Anggia mengatakan, status PKWT tersebut merupakan langkah awal mengingat Krakatau Steel saat ini masih melakukan pembenahan perusahaan. DPR, kata dia, akan terus mengawal status para pekerja tersebut agar ke depan dapat menjadi pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
“Kita sementara ini kan KS sedang lagi membenahi diri. Jadi sementara kita PKWT dulu, nanti harapannya dan kita terus kawal, nanti kita akan dijadikan PKWTT, pekerjaan tetap, karyawan tetap,” kata Anggia.
Reporter: Yovita Arnelia