Usai Kalah Pemilu, Anggota Partai Republik Ajukan Pemakzulan Menhan AS

Washington -

Anggota kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth terkait perang ini. Langkah ini disut bakal memicu ketegangan di Kongres usai Partai Republik pimpinan Presiden Donald Trump mengalami kekalahan telak dalam pemilu paruh waktu atau sela.

Dilansir AFP, Selasa (10/11/2026), Massie yang berasal dari Kentucky, mengajukan delapan pasal pemakzulan. Dia menuduh Hegseth secara ilegal melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pimpinan Pentagon.

DPR AS yang dikuasai Partai Republik dapat menggelar pemungutan suara paling cepat pada Rabu. Sejumlah anggota parlemen dari partai Trump memberi sinyal kemungkinan bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung tuduhan tersebut.

Trump menyatakan dukungannya kepada Hegseth pada Senin. Dia mengatakan Hegseth telah melakukan "pekerjaan yang baik" dan "memenangkan" perang di Venezuela dan Iran. Trump merujuk pada operasi kilat yang menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro pada Januari lalu serta konflik dengan Teheran yang telah berlangsung selama delapan bulan dan belum terselesaikan.

Saat ditanya apa yang akan terjadi jika Hegseth dimakzulkan, Trump mengatakan kepada wartawan, "Ya, saya akan tetap mendukungnya."

Pemakzulan akan menjadi pukulan memalukan bagi pemerintahan Trump, tetapi tidak serta-merta membuat Hegseth kehilangan jabatannya. Untuk menyatakan Hegseth bersalah, Senat membutuhkan dukungan dua pertiga anggota. Syarat ini jauh lebih sulit dipenuhi, bahkan setelah Partai Demokrat mengambil alih kendali Senat pada Januari mendatang.

Langkah pemakzulan ini semakin menguat sejak pemilu paruh waktu pada Selasa pekan lalu. Partai Demokrat menyapu bersih kemenangan di kedua kamar Kongres di tengah kemarahan pemilih terhadap perang Iran dan lonjakan harga bahan bakar.

Partai Republik masih menguasai Kongres hingga anggota parlemen periode baru mulai bertugas pada 3 Januari. Namun, kekalahan mereka memicu saling tuding di internal partai. Sejumlah anggota Partai Republik yang kalah dalam pemilu bisa saja tidak menghadiri pemungutan suara sehingga peluang pemakzulan disetujui semakin besar.

Massie, yang merupakan pengkritik Trump mengatakan Hegseth "secara sadar menjalankan dan menerapkan perintah yang melanggar hukum" dengan melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres.

Delapan pasal pemakzulan yang diajukannya mencakup dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kewenangan Perang 1973, serta dugaan pelanggaran terkait korban sipil dan operasi militer di Yaman serta Venezuela.

Pentagon telah membantah tuduhan tersebut.

Pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, yang diperkirakan akan menjadi Ketua DPR pada Januari mendatang, mengatakan pada Minggu bahwa dirinya "benar-benar mendukung" pemakzulan Hegseth.

"Orang yang disebut sebagai menteri pertahanan itu telah menyalahgunakan kekuasaannya, merusak keamanan nasional kita, dan merancang perang yang sembrono serta mahal di Iran, yang sebenarnya merupakan pilihan," kata Jeffries kepada ABC News.

"Pete Hegseth harus mundur."

(aik/aik)