JawaPos.com - Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang menghapus batas maksimal jumlah kementerian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Para pemohon meminta agar jumlah menteri dalam kabinet pemerintahan kembali dibatasi, maksimal 34 orang.
Gugatan tersebut dilayangkan karena penghapusan batas jumlah kementerian dinilai memberikan keleluasaan terlalu besar kepada presiden dalam menyusun kabinet.
Akibatnya, jumlah kementerian berpotensi terus bertambah dan berdampak terhadap beban keuangan negara serta efektivitas birokrasi.
"Penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan yang termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi," tulis dokumen permohonan tersebut, dilansir dari laman MKRI, Selasa (17/11).
Permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 15 UU Kementerian Negara itu diajukan oleh dua warga negara Indonesia, yakni Syamsul Jahidin yang berprofesi sebagai advokat dan Dimas Yoga Pratama.
Perkara tersebut telah tercatat di Mahkamah Konstitusi dengan Tanda Terima Registrasi Permohonan Nomor 429/PUU-XXIV/2026 tertanggal 16 November 2026.
Dalam petitumnya, pemohon meminta MK mengubah ketentuan Pasal 15 UU Kementerian Negara dengan menetapkan batas maksimal jumlah menteri sebanyak 34 orang.
Permintaan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan pembatasan jumlah kementerian sebagaimana berlaku dalam ketentuan sebelumnya.