Rapat paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna hari ini, Kamis (19/11).
Salah satu ketentuan yang diatur dalam beleid tersebut yakni perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan nilai minimal Rp 1 miliar.
Berdasarkan draf RUU Perampasan Aset yang diterima kumparan, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (2). Pasal itu mengatur perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila memenuhi sejumlah kriteria, termasuk nilai aset paling sedikit Rp 1 miliar.
“Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” demikian bunyi draf RUU Perampasan Aset.
Berikut bunyi lengkap Pasal 6 yang tercantum dalam BAB III tentang Aset Tindak Pidana yang Dapat Dirampas dalam draf RUU Perampasan Aset:
Pasal 6
(1) Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap:
a. tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia;
b. tersangka atau terdakwa yang melarikan diri;
c. tersangka atau terdakwa yang sakit permanen;
d. pelaku yang tidak diketahui; atau
e. pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
(2) Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan nilai minimum Aset diatur dengan Peraturan Pemerintah.