JawaPos.com - Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11) menuai sorotan dari kalangan masyarakat sipil. Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai, proses pembentukan regulasi tersebut tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan minim keterbukaan.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah tidak tersedianya dokumen rancangan undang-undang secara terbuka bagi masyarakat selama proses pembahasan berlangsung. Kondisi tersebut dinilai menghambat publik untuk mengetahui sekaligus memberikan masukan terhadap substansi aturan yang akan disahkan.
Atas persoalan itu, koalisi masyarakat sipil melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etik.
"Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset," kata anggota koalisi yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Ibrahim menjelaskan, penyebarluasan rancangan undang-undang merupakan bagian dari kewajiban dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, hingga regulasi tersebut disahkan, koalisi mengaku belum menemukan dokumen RUU Perampasan Aset yang dipublikasikan melalui laman resmi DPR.
Dia menyampaikan, laporan yang diajukan koalisi telah diterima sekretariat MKD dan mendapatkan nomor registrasi. Koalisi berharap pengaduan tersebut segera ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan etik, termasuk pemberian sanksi apabila dugaan pelanggaran terbukti.
Ibrahim juga mempertanyakan apakah proses pembahasan di DPR, khususnya Komisi III, telah memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna. Menurutnya, banyaknya organisasi masyarakat yang diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tidak serta-merta membuktikan bahwa masyarakat telah dilibatkan secara substansial.
"Artinya kita berpandangan bahwasanya 100 kelompok pun yang diundang oleh DPR hari ini dalam proses RDPU itu belum bisa dinyatakan sebagai meaningful participation karena drafnya sendiri tidak pernah dibuka kepada publik," jelasnya.
YLBHI Beberkan Sejumlah Pasal Kontroversial
Di sisi lain, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut memberikan catatan kritis terhadap substansi UU Perampasan Aset. YLBHI pada prinsipnya mendukung keberadaan regulasi untuk memperkuat pemberantasan korupsi, kejahatan ekonomi, sekaligus mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana.