JAKARTA, iNews.id - DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11/2026).
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra menjelaskan, undang-undang tersebut mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni melalui putusan pidana (conviction based) dan tanpa putusan pidana (non-conviction based).
"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson.