Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

UU Perampasan Aset Disahkan, Hasil Penipuan dan Penggelapan Bisa Dirampas

UU Perampasan Aset juga mengatur perampasan aset dari sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme.

iNews 1 menit baca 0 komentar
UU Perampasan Aset Disahkan, Hasil Penipuan dan Penggelapan Bisa Dirampas
Foto: iNews

JAKARTA, iNews.id - DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11/2026).

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra menjelaskan, undang-undang tersebut mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni melalui putusan pidana (conviction based) dan tanpa putusan pidana (non-conviction based).

"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson.

Dia menerangkan, melalui mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, negara dapat merampas seluruh aset pelaku, termasuk yang bukan berasal dari hasil tindak pidana, apabila aset hasil korupsi yang dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap perkara yang pelakunya tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.