Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

UU Perampasan Aset Disahkan, Solusi Hukum Memulihkan Kerugian Negara dari Kejahatan

DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat penegakan hukum dan memulihkan aset negara dari kejahatan.

Jawa Pos 2 menit baca 0 komentar
UU Perampasan Aset Disahkan, Solusi Hukum Memulihkan Kerugian Negara dari Kejahatan
Foto: Jawa Pos

JawaPos.com – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penguatan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan memulihkan aset negara hasil tindak pidana.

DPR RI telah mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11) lalu. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum dalam mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan, sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

“Pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah progresif. Negara tidak boleh hanya berhenti menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga harus memiliki kemampuan memulihkan, mengambil kembali, dan mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan,” kata Sekretaris Eksekutif Garuda Institute Alexander Waas kepada wartawan Minggu (22/11).

Dia menjelaskan, cakupan pengaturan dalam UU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Regulasi tersebut juga mencakup aset yang berhubungan dengan sejumlah kejahatan lain, seperti terorisme dan pendanaan terorisme, narkotika dan psikotropika, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, penyelundupan manusia, serta perdagangan orang.

Selain itu, pengaturan tersebut turut menyasar tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi maupun kejahatan yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Menurut Alexander, upaya memberantas korupsi tidak seharusnya hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Negara juga harus memastikan kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan melalui pengembalian aset hasil kejahatan.

“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap hak-hak masyarakat seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sehingga merampas kembali aset hasil kejahatan merupakan bagian dari keadilan,” tegasnya.

Di sisi lain, Alexander menyoroti pentingnya pengawasan dalam penerapan UU Perampasan Aset. Dia mengapresiasi penjelasan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengenai perlunya klausul pengamanan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan aturan tersebut.

Dia menilai, pengawasan independen, keterbukaan melalui sistem digital, mekanisme pembuktian yang berkeadilan, serta kontrol terhadap penggunaan kewenangan harus menjadi perhatian utama. Dengan demikian, pelaksanaan undang-undang tetap mengedepankan prinsip negara hukum sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia.

“Perampasan aset harus menjadi instrumen penegakan hukum yang kuat, tetapi juga harus dijalankan secara akuntabel. Kewenangan yang besar harus disertai pengawasan yang kuat,” harapnya.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.