JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI, pada Kamis (19/11). Undang-Undang yang diusulkan sejak 2008 itu menjadi salah satu instrumen hukum yang diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia.
Melalui aturan tersebut, negara memiliki landasan untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk dalam perkara korupsi. Tidak hanya kehilangan harta hasil kejahatan, pelaku korupsi juga dapat terancam pidana berat, hingga dijatuhi hukuman mati.
"Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya," bunyi Pasal 4 ayat (2).
Meski demikian, penerapan hukuman mati terhadap koruptor tidak serta-merta diberlakukan kepada seluruh pelaku korupsi. Tata cara pelaksanaannya tetap harus mengacu pada undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa perampasan aset dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku.
"Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi," sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (1) dalam draf RUU Perampasan Aset, dikutip Jumat (20/11).
Skema ini membuka ruang bagi negara untuk memulihkan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana, meskipun proses pidana terhadap pelakunya belum menghasilkan putusan pengadilan.
Dalam Pasal 4 ayat (2), tindak pidana korupsi menjadi salah satu kejahatan yang secara tegas masuk dalam cakupan perampasan aset.