Jakarta -
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Papua Tengah, dengan terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu. Isak yang sempat sempat divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Makassar kini dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
Dilihat dari situs MA, Rabu (18/11/2026), perkara kasasi dengan nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 itu diputus pada Selasa (10/11). Dalam amar putusannya, MA menyatakan Isak Sattu terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua.
Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun kepada Isak.
"Kabul kasasi batal JF (Judex facti) adili sendiri terbukti dakwaan ke-1 dan ke-2, pidana penjara 5 Tahun," tulis putusan tersebut.
Selain pidana penjara, MA juga membebankan pembayaran kompensasi kepada korban atau keluarga korban. Untuk korban meninggal dunia, kompensasi ditetapkan sebesar Rp 250 juta untuk masing-masing korban.
Sementara, korban luka berat masing-masing mendapatkan kompensasi Rp 210 juta. Korban luka sedang mendapatkan Rp 115 juta dan korban luka ringan sebesar Rp 75 juta untuk masing-masing korban.
Terdakwa Paniai Divonis Bebas
Diketahui, majelis hakim PN Makassar menjatuhkan vonis bebas kepada Isak Sattu, mantan perwira penghubung Kodim 1705/Paniai yang didakwa melakukan pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Dilansir detikSulsel, pada Kamis (8/12/2022), majelis hakim meminta agar hak-hak terdakwa dipulihkan. Dalam putusannya itu, majelis hakim menilai Isak tak terbukti melakukan pelanggaran HAM berat seperti dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada Rabu (21/9) lalu.
"Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum," ujar hakim ketua Sutisno dalam putusannya.
"Menyatakan terdakwa Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagai mana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua," sambung Sutisno.
Mayor Infanteri Purnawirawan dianggap bertanggung jawab atas tragedi Paniai berdarah di depan Koramil 1705-02/Enarotali pada Senin, 8 Desember 2014. Insiden saat itu menewaskan 4 orang dan 10 orang lain luka-luka.
"Menuntut supaya majelis hakim pengadilan pada pengadilan hak asasi manusia pada pengadilan kelas IA Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar jaksa di PN Makassar, Senin (14/11).
(dek/haf)