Liputan6.com, Jakarta - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum masuk ke pembahasan pimpinan DPR RI. Hingga Selasa (10/11/2026), pimpinan DPR mengaku belum menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari anggota dewan.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan belum ada pembicaraan di tingkat pimpinan mengenai penggunaan HMP untuk merespons persoalan yang melibatkan Gibran.
“Sampai hari ini kita belum menerima usulan, inisiatif HMP dari anggota. Jadi sampai hari ini kita belum,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Saan juga membantah adanya pembahasan di antara pimpinan DPR terkait wacana tersebut. Menurutnya, pimpinan masih menunggu usulan resmi dari anggota dewan.
“Enggak ada pembicaraan di pimpinan, dan juga kita belum ada pembicaraan terkait dengan soal HMP di pimpinan,” tegasnya.
Meski belum menerima usulan, Saan memastikan pimpinan DPR akan mempelajari setiap pengajuan HMP yang masuk. Kajian tersebut mencakup argumentasi, dasar hukum, serta persyaratan jumlah anggota dan keterwakilan fraksi pengusul.
“Pasti nanti pimpinan akan pelajari, akan kaji semua pertama dari sisi argumentasi. Argumentasi para pengusul mengusulkan yang namanya hak menyatakan pendapat,” ujarnya.
Selain itu, pimpinan DPR akan memeriksa apakah jumlah anggota yang mengajukan usulan telah memenuhi ketentuan serta bagaimana sebaran fraksi para pengusul.
“Apakah memenuhi syarat dari soal keanggotaan untuk mengusulkan, jumlahnya memenuhi syarat atau tidak? Yang kedua sebaran fraksinya seperti apa? Itu semua akan kita kaji oleh pimpinan,” jelas Saan.
Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, hasil kajian akan dibawa ke rapat pimpinan (Rapim) dan selanjutnya diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus).
“Nanti tergantung Rapim dan Bamus menyikapi kalau memang ada usulan dari para anggota untuk mengusulkan HMP,” katanya.
Tak Permasalahkan Pengajuan HMP
Saan meminta publik menunggu perkembangan dalam satu hingga dua hari ke depan untuk melihat apakah ada anggota DPR yang benar-benar mengajukan usulan tersebut.
“Kita lihat saja perjalanannya. Kita lihat besok satu-dua hari ke depan dari para anggota apakah sudah mau mengirimkan atau tidak ke pimpinan terkait usulannya,” ujarnya.
Di tengah wacana tersebut, Saan juga menanggapi keinginan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur pengadilan, termasuk peradilan tata usaha negara (PTUN).
Ia tidak mempermasalahkan apabila upaya hukum yang ditempuh Gibran berlangsung bersamaan dengan proses pengajuan HMP di DPR.
"Enggak ada masalah kan,” kata Saan.
Meski demikian, Saan kembali menegaskan bahwa hingga Selasa sore pimpinan DPR belum menerima usulan resmi dari anggota dewan terkait penggunaan HMP.
"Jadi pimpinan belum menerima usulan dari anggota terkait dengan HMP sampai hari ini, sampai sore hari ini," pungkas dia.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
