Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Wacana PTKP Naik pada 2027, Kemenkeu Sebut Sudah 6 Kali di Atas Garis Kemiskinan

Wacana PTKP Naik pada 2027, Kemenkeu Sebut Sudah 6 Kali di Atas Garis Kemiskinan #bisnisupdate #update #bisnis #text

Kumparan 2 menit baca 0 komentar
Wacana PTKP Naik pada 2027, Kemenkeu Sebut Sudah 6 Kali di Atas Garis Kemiskinan
Foto: Kumparan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons kembali wacana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang akan dilakukan pada 2027 masih dalam proses kajian terkait dampaknya.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Hidayat Amir, mengatakan usulan kenaikan PTKP tersebut berasal dari Kemenko Bidang Perekonomian.

"Jadi saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih rigorous, lebih detail, mengenai dampak dari adjustment PTKP yang ada," ungkapnya saat konferensi pers APBN KiTA, Jumat (13/11).

Terlepas dari proses kajian yang masih berlangsung, Amir menjelaskan batas PTKP saat ini sebesar Rp 4,5 juta per bulan sudah lebih tinggi dari rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang sebesar Rp 3.522.000.000.

Dia juga menyebut jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, batas PTKP di Indonesia juga sudah relatif lebih tinggi. Selain itu, angka tersebut juga sudah jauh di atas garis kemiskinan.

"Kalau kita melihat dari PTKP ini dengan garis kemiskinan itu sudah 6,72 kali garis kemiskinan," ungkap Amir.

Dengan demikian, rencana perubahan batas PTKP tersebut lebih kepada kemungkinan penyesuaian batas secara periodik, kendati masih dipastikan kembali dampaknya kepada masyarakat.

"Jadi ini yang terus kita pertimbangkan apakah PTKP ini memang seharusnya di adjust period by period, tapi perlu kita consider dampaknya baik terhadap penerimaan maupun kepada manfaatnya bagi masyarakat," tandas Amir.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan kebijakan kenaikan batas PTKP berpotensi mendorong daya beli masyarakat, tetapi di sisi lain berisiko menurunkan penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh).

Saat ini, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi ditetapkan senilai Rp 54 juta per tahun. Besaran tersebut tidak mengalami perubahan sejak 2016.

“(PTKP) ini masih dikaji secara mendalam karena memang ada potensi untuk meningkatkan daya beli, tapi at the same time tentu saja ada potensi untuk kehilangan penerimaan, kehilangan dari pajak penghasilan. Jadi ini dicari di titik optimalnya," kata Juda dalam konferensi pers APBN KiTa.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.