Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI, AM Akbar Supratman, terus memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan hunian yang layak. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Akbar menegaskan persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki rumah yang aman, sehat, dan layak merupakan kebutuhan penting yang turut menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.
Menurut Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), program rehabilitasi rumah bagi masyarakat di Sulawesi Tengah telah memasuki tahap pembangunan di empat wilayah. Rinciannya meliputi 1.000 rumah di Kabupaten Toli-Toli, 500 rumah di Kabupaten Buol, 1.032 rumah di Kabupaten Parigi Moutong, dan 200 rumah di Kota Palu. Dengan total 2.732 rumah, program tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Menurut Akbar, aspirasi mengenai bantuan RTLH perlu diperjuangkan agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui kebijakan serta program pemerintah, khususnya Kementerian PKP.
"Rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, aspirasi warga yang masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak harus kita perjuangkan agar mendapatkan perhatian pemerintah. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, memiliki kesempatan untuk tinggal di hunian yang aman dan sehat," ujar Akbar, dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026)
Ia menjelaskan, persoalan RTLH tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan dapat berdampak pada kualitas hidup penghuninya, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.
Oleh karena itu, Akbar berharap Kementerian PKP dapat memberikan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan, termasuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan perbaikan maupun pembangunan rumah layak huni.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan agar program bantuan perumahan dapat berjalan tepat sasaran. Pendataan calon penerima manfaat harus dilakukan secara akurat dan transparan sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Perjuangan aspirasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat di daerah tidak berhenti sebagai usulan, tetapi dapat diperjuangkan agar masuk dalam perhatian dan program pemerintah," tegasnya.
Akbar menambahkan, pembangunan perumahan rakyat harus menjadi bagian penting dari agenda pemerataan kesejahteraan. Masyarakat di daerah, termasuk wilayah Sulawesi Tengah, perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses program perumahan yang layak dan terjangkau.
"Harapan kita, semakin banyak masyarakat yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak dapat memperoleh bantuan. Ini bukan semata-mata persoalan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut martabat manusia dan keadilan sosial," ucapnya.
Lebih lanjut, Ia berharap komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian PKP dapat menghasilkan tindak lanjut konkret sehingga semakin banyak keluarga yang dapat menikmati hunian yang layak.
"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri PKP Bapak Maruarar Sirait atas perhatian dan dukungan terhadap aspirasi masyarakat mengenai bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Ini merupakan langkah positif yang sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan hunian yang aman, sehat, dan layak. Sekali lagi, Terima kasih kepada Menteri PKP yang telah memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat. Kami akan terus mengawal kebutuhan warga agar program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," tutup Akbar.
(akn/ega)