JawaPos.com - Badak Jawa berhasil bertahan melewati letusan mahadahsyat Gunung Krakatau pada tahun 1883 silam.
Namun, satwa langka endemik tersebut kini justru menghadapi ancaman baru di tengah wacana pemindahan habitat yang digulirkan oleh pemerintah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Alas Purwo menuai kritik keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma'rufah, menilai rencana relokasi ini tidak boleh dianggap sepele dan harus dikaji secara sangat hati-hati.
Menurut Umi, alasan kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau yang kerap dijadikan dasar pemindahan patut dipertanyakan.
Faktanya, Badak Jawa telah terbukti mampu bertahan melewati berbagai dinamika alam, termasuk letusan besar Krakatau pada 1883 silam.
"Iya ancamannya justru datang dari pemerintah sekarang," ujar Umi kepada JawaPos.com, Selasa (17/11).
Lebih lanjut, Umi juga menyoroti terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang diteken oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026. Kepmen itu menetapkan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kondisi ini memunculkan kecurigaan baru di tengah publik.
"Ketika wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai wilayah konservasi tidak boleh ada penetapan fungsi lain di atasnya. Di sisi lain, Kepmen ini baru terbit di Februari 2026 yang mana di tahun yang sama muncul wacana pemindahan badak jawa. Jujur ini janggal ya, artinya dugaan untuk menjadikan kawasan TNUK sebagai wilayah tambang menjadi semakin jelas," ungkap Umi.