Walkot Bogor Minta Smart KKI Dikawal untuk Minimalkan Kendala Teknis

Jakarta -

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk terus mengawal pengembangan dan evaluasi Sistem Monitoring dan Akselerasi Realisasi Transaksi Kartu Kredit Indonesia (Smart KKI). Langkah ini diperlukan guna meminimalkan kendala teknis di lapangan sekaligus memastikan inovasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

Dedie menyebut Smart KKI menjadi salah satu inovasi Kota Bogor dalam mendorong transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Ia berharap sistem tersebut dapat terlaksana sehingga menjadi contoh bagi daerah lain.

"Smart KKI menjadi salah satu inovasi Kota Bogor dan kalau ini bisa terlaksana pasti akan banyak orang untuk belajar ke Kota Bogor," kata Dedie dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026)

Smart KKI secara resmi diluncurkan Dedie dalam pertemuan bersama seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran kewilayahan di Swiss-Belhotel, Jalan Salak, Kota Bogor, Senin (2/11). Peluncuran ini berbarengan dengan evaluasi progres realisasi keuangan daerah, persiapan APBD 2027, serta penyerapan Perubahan DPA Tahun Anggaran 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Dedie juga memberikan arahan mengenai pentingnya efisiensi anggaran. Menurutnya, sisa waktu dua bulan menjelang akhir tahun menjadi periode yang sangat krusial. Karena itu, ia meminta setiap perangkat daerah untuk bersikap realistis dalam menjalankan kegiatan.

Dedie menilai kegiatan yang tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu singkat, terutama yang belum masuk proses lelang, lebih baik dipertimbangkan untuk ditunda. Hal ini agar realisasi anggaran tetap berjalan sesuai target APBD Perubahan.

"Kita harus bisa melaksanakan efisiensi. Bersama-sama berusaha agar apa yang menjadi harapan kita, yaitu mencapai sesuai dengan target APBD perubahan. Saya meminta semua, para pimpinan perangkat daerah dan yang lainnya betul-betul menyikapi ini semua sebagai sebuah langkah auto action yang harus disadari semua," tutur Dedie.

Selain mendorong efisiensi, Dedie turut meminta optimalisasi belanja modal. Proyek-proyek strategis daerah yang telah melewati proses lelang harus dipastikan berjalan maksimal agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung di Swiss-Belhotel tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkot Bogor untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai target. Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Lia Kania Dewi, mengonfirmasi landasan hukum untuk pergerakan anggaran ini telah siap.

APBD Perubahan Tahun 2026 kini resmi ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2026. Penetapan tersebut memberikan lampu hijau bagi pemerintah kota untuk menuntaskan target-target pembangunan di sisa tahun ini.

(akn/ega)