Jakarta -
Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Iin Mutmainnah menggagas desk kolaborasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk menyinkronkan data penanggulangan kemiskinan. Dia mengatakan data merupakan hal penting agar program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran.
Gagasan itu disampaikan Iin dalam bedah buku 'Satu Data Satu Tujuan, AI sebagai Solusi Kemiskinan Jakarta' yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat. Buku tersebut berangkat dari penelitian disertasinya mengenai model collaborative governance berbasis AI (CG-AI).
"Alhamdulillah hari ini tadi dari pagi teman-teman mendengarkan langsung bahwa dialog, ini sebenarnya lebih ke diskusi, dialog bagaimana saya membuat, menyusun buku ini berangkat dari sebuah penelitian di dalam disertasi," kata Iin di TIM, Senin (12/10/2026).
Iin mengatakan model CG-AI dirancang agar teknologi mampu mempercepat penanganan masalah kemiskinan di Jakarta. Menurut dia, AI merupakan mitra untuk mempermudah pemetaan dan pengolahan data.
"Harapannya sangat nyata ya bahwa bagaimana sebuah keniscayaan peran teknologi informasi, khususnya AI ini, perlu kita jadikan teman baik gitu. Bukan aktor baru di dalam kolaborasi, tetapi menjadi teman baik, di mana dengan teman baik AI ini bisa membantu merumuskan, memverifikasi, memverifikasi, kemudian memetakan, kemudian mencari data yang tepat agar program penanggulangan kemiskinan ini menjadi tepat sasaran, seperti itu," ujarnya.
Iin menyebutkan penerapan AI sudah diterapkan di sektor layanan publik lain di Jakarta. Antara lain, menurut dia, transportasi dan kesehatan lewat JAKI serta CRM di bawah Jakarta Smart City.
"Nah, dari sisi ini saya melihat kenapa kemiskinan yang saya angkat, gitu ya. Kemiskinan ini kan menjadi akar yang paling penting di mana ketika faktor kemiskinan ini kita bisa lakukan, kita tingkatkan dalam substansi program, itu kita harapkan bisa menurunkan Gini ratio ya. Gini ratio yang ada di DKI Jakarta kan tinggi ya Gini ratio-nya," ujarnya.
Iim mengatakan semangat satu data akan membuat DTKS, Carik, Dukcapil, Dinas PPAPP, hingga Dinsos diolah lebih terpadu. Dia menyebutkan desk kolaborasi merupakan forum penting untuk mempercepat hal tersebut.
"Sehingga kalau melalui forum yang kita buat nanti ke depan, ada desk kolaborasi, itu adalah forum kita berdiskusi antar-kolaborator, kemudian nanti sistem ini ditemani oleh AI untuk memudahkan kita mengambil keputusan, itu akan lebih tepat sasaran," ujarnya.
Iin mengatakan pihaknya siap menggandeng perguruan tinggi untuk membangun dashboard pemantauan terpadu. Dia berharap kolaborasi bisa melengkapi keilmuan dan kondisi lapangan yang dihadapi Pemda.
"Kalau memang ada perguruan tinggi yang akan menangkap ini sebagai program bersinergi dengan pemerintah daerah, menurut saya ini sangat bagus dan menarik karena pengembangan ilmu, pengembangan wawasan itu ada di lembaga akademisi, tetapi pengembangan pengalaman praktisi itu ada di kami di kewilayahan. Jadi kita bisa saling berkoordinasi," ujarnya.
(ond/haf)
