JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i mengeklaim penyusunan regulasi pencegahan penyebaran Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).
Hal itu berkaitan dengan langkah Kemenag yang mulai menyusun naskah akademik untuk Rancangan Undang-Undang Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ.
Menurut Romo, regulasi tersebut justru bertujuan melindungi bangsa sekaligus menjaga keyakinan umat beragama.
Romo menegaskan, pembahasan naskah akademik dan rancangan regulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk merampas hak individu. Ia berpandangan, HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selaras dengan kodrat penciptaan manusia dan lembaga perkawinan.
"Karena itu dari awal saya memberikan underline bahwa pembahasan ini justru ingin memuliakan manusia seperti manusia yang seutuhnya tidak ada sedikitpun anasir pelanggaran terhadap hak asasi manusia menyebarkan budaya LGBT," ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (18/11).
Ia pun menilai penyebaran perilaku yang disebutnya menyimpang bertentangan dengan substansi HAM dan hukum positif di Indonesia. Karena itu, menurutnya, upaya pencegahan penyebaran LGBTQ tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Selain persoalan LGBTQ, Wamenag juga menyoroti tiga ancaman global lain yang dinilai berpotensi melemahkan ketahanan bangsa. Ketiganya adalah terorisme, peredaran narkotika, serta penguasaan ruang digital.
Romo menyebut keempat isu tersebut memiliki potensi pendanaan besar sehingga perlu mendapat perhatian dalam upaya menjaga ketahanan nasional.
Terkait mekanisme legislasi, ia menjelaskan bahwa naskah akademik yang tengah disusun tim kerja Kementerian Agama akan menjadi bahan masukan bagi Komisi VIII DPR RI. Sebab, sesuai Undang-Undang MD3, DPR memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang.
Selanjutnya, pemerintah dan DPR dapat berkolaborasi dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bagian dari pembahasan regulasi tersebut. Langkah itu diharapkan dapat mempercepat terwujudnya aturan pencegahan penyebaran LGBTQ sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.