Yayasan Pimpinan Iqdam Minta Dana Hibah Rp25 M, Ditolak Pemprov Jatim

Pemprov Jatim membenarkan ada proposal permohonan dana hibah dari yayasan Majelis Taklim pimpinan Gus Iqdam sebesar Rp25 miliar.

CNN Indonesia Senin, 9 November 2026 18:14 WIB 2 menit baca 0 komentar

Surabaya, CNN Indonesia --

Yayasan Majelis Ta'lim Sabilu Taubah pimpinan Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam disebut mengajukan permohonan dana hibah ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp25 miliar.

Dana itu sedianya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu di yayasan milik Gus Idam, Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengonfirmasi adanya proposal pengajuan bantuan hibah dari yayasan Iqdam. Namun ia tak menyebutkan detail nominalnya.

"Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan," kata Adhy saat dikonfirmasi, Senin (9/11).

Namun, Adhy mengatakan, Pemprov Jatim telah resmi menolak permohonan hibah yang diajukan yayasan Iqdam untuk tahun anggaran 2027 tersebut.

Pasalnya pemerintah harus bertindak rasional dalam mengelola anggaran dan menyeleksi setiap permohonan yang masuk. Penolakan itu, kata Adhy, dilakukan karena keterbatasan kas daerah.

"Tapi, Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Adhy pun dengan tegas memastikan proposal yang diajukan majelis yang diasuh Iqdam itu dicoret sepenuhnya dan tidak akan dibiayai melalui alokasi hibah provinsi tahun depan.

"Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi," tegasnya.

Selain meminta hibah ke Pemprov Jatim, Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah juga mengungkap pihaknya bersama Yayasan Majelis Ta'lim Sabilu Taubah milik Iqdam tengah mengajukan hibah senilai Rp4,7 miliar ke Pemkab Blitar untuk APBD 2027.

Namun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar memangkas usulan hibah dari Pemkab Blitar yang semula berjumlah Rp4,7 miliar itu, menjadi Rp2,3 miliar demi asas keadilan bagi pondok pesantren lain.

"Jadi ke Pemda mengajukan Rp 4,7 miliar. Cuma kemarin di rapat Banggar dipotong jadi Rp 2,3 miliar. Kalau tidak salah seperti itu," kata Beky kepada awak media.

(frd/wis)