Jakarta -
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah mengarah ke makar. Yusril menjelaskan alasan mengapa dugaan penyadapan itu mengarah ke makar.
"Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi, ya. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu. Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Yusril mengatakan kasus penyadapan tersebut menyasar Presiden, bukan orang biasa. Dia mengatakan penyadapan terhadap Presiden tak boleh dianggap sebagai penyadapan biasa.
"Kalau yang disadap itu orang biasanya, itu bisa dikatakan itu tidak pidana. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa, namanya Presiden melekat dengan jabatannya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa," katanya.
Dia mengatakan aparat harus mengusut tuntas dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal Prabowo. Dia mengatakan pengusutan itu penting untuk melihat ada tidaknya unsur dugaan penyadapan dilakukan untuk membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya.
"Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada pasal 191 dengan pasal 193, kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden maupun tingkat pemerintahan, itu kita belum tahu tentang itu, karena masih dalam tahap penyelidikan," katanya.
Yusril mengatakan Pemerintah tidak membentuk satgas khusus untuk menangani kasus penyadapan ini. Dia mempercayakan sepenuhnya kepada Bareskrim untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan.
"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apapun. Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," ujarnya.
Sebagai informasi, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Penyadapan diduga terjadi sejak 2025-2026.
Berikut para tersangka dalam kasus ini:
1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo
2. Irjen Ahrie Sonta
3. Irjen Eko Hadi Santoso
4. Irjen Slamet Uliandi.
(haf/haf)
