Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Polri menemukan titik terang keterkaitan kasus penyadapan ilegal terhadap presiden dengan dugaan tindak pidana makar.
Yusril mengatakan proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Sementara itu, hingga Selasa (17/11) ini, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut. Pun dugaan makar telah dinaikan statusnya oleh Bareskrim Polri ke tahap penyidikan.
"Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang," kata Yusril kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, dikutip dari Antara.
Ia mengatakan pihaknya menghormati langkah kepolisian yang bekerja secara cermat dan berhati-hati karena dugaan tindak pidana makar merupakan persoalan hukum yang serius dan tidak sederhana.
Yusril mengakui dugaan penyadapan terhadap Presiden oleh pihak-pihak tertentu belum sepenuhnya terungkap kepada publik. Karena itu, ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan penyidikan secara menyeluruh.
Menurut Yusril, perkara tersebut akan diungkap secara terang, termasuk melalui pelimpahan berkas perkara para tersangka yang telah ditetapkan ke pengadilan maupun kemungkinan munculnya tersangka baru.
Ia mengatakan penyidikan juga diharapkan dapat mengungkap aliran hasil penyadapan, pihak-pihak yang memanfaatkannya, serta tujuan tindakan tersebut.
Hasil penyidikan itu akan menjadi dasar untuk menentukan penerapan pasal-pasal terkait dugaan makar.
"Dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan, tetapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang," ujarnya.
Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Selain Slamet karena faktor kesehatan, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Terkait penanganan perkara itu, Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI.
Berdasarkan laman publikasi Kejaksaan yang diakses pada Selasa sore, SPDP tersebut tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026.
SPDP tersebut mencantumkan sejumlah pasal yang disangkakan kepada para tersangka, yakni Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). SPDP itu juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dari pasal-pasal tersebut, diketahui dua pasal yang menyangkut dugaan tindak pidana makar yaitu Pasal 191 KUHP Tahun 2023 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023.
[Gambas:Video CNN]
Terkait dugaan makar, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memastikan belum ada penetapan tersangka di kasus penyadapan ilegal terhadap presiden.
"Belum, belum (ada tersangka makar). Masih dalam proses," ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/11).
Suyudi menjelaskan saat ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih memeriksa sejumlah saksi hingga pengumpulan barang bukti.
"Kemudian alat-alat bukti yang terkait, pengamanan, alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," tuturnya.
(antara/kid)