Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menekankan perlunya percepatan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut mencakup validasi data penerima manfaat, peningkatan standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penguatan pengawasan guna mencegah insiden yang membahayakan penerima manfaat.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulhas dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Sudaryono, Rabu (18/11). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan perbaikan Program MBG berjalan baik, bagus, benar bersih dan bergizi serta menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Salah satu fokus pemerintah adalah mempercepat operasional SPPG di wilayah 3T serta kawasan aglomerasi. Hingga saat ini, BGN telah mengaktifkan 2.413 SPPG melalui tiga tahap. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 SPPG telah dinyatakan siap beroperasi, sedangkan sisanya masih memerlukan pembenahan sarana dan prasarana. Pemerintah juga merencanakan peresmian SPPG yang telah siap beroperasi pada minggu kedua Desember.
Zulhas mendorong pembenahan Program MBG perlu difokuskan pada upaya pencegahan keracunan makanan, efisiensi anggaran, serta penguatan penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata kelola.
"Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar 44 Triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda. Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara," ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
"Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG," menjadi penekanan dalam pembahasan tersebut," lanjutnya.
Selain efisiensi dan ketepatan anggaran, pembenahan tata kelola juga diarahkan pada tepat sasaran penerima manfaat. BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.
Selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan menggunakan pemutakhiran data Kemendikdasmen dan Kemenag sebagai acuan validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik.
Sementara itu, SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah divalidasi.
Langkah ini penting untuk memastikan MBG diterima oleh kelompok sasaran yang tepat sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program.
Sejalan dengan pembenahan tersebut, Zulhas juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran melalui penertiban praktik percaloan dan berbagai bentuk perantara yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan program MBG.
Dalam pertemuan tersebut, Zulhas dan Sudaryono juga membahas penguatan aspek keamanan pangan dan menekan kejadian fatal hingga nol persen.
BGN juga mengembangkan inovasi penyajian makanan secara prasmanan di sekolah. Sistem ini mengacu pada praktik baik program makan sekolah (school meals) yang telah lebih dahulu diterapkan di sejumlah negara.
Evaluasi terhadap penerapan sistem tersebut akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan panduan operasional, dukungan sarana dan prasarana sekolah, serta integrasi edukasi gizi ke dalam kegiatan kokurikuler.
Pengawasan juga akan diperkuat melalui inspeksi dan penilaian kelayakan SPPG oleh satuan tugas MBG di daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi AI yang tersambung dengan CCTV yang ada di seluruh SPPG juga dapat digunakan secara optimal.
Zulhas berharap perbaikan tata kelola melalui transformasi MBG 2.0 dapat meningkatkan kepercayaan dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap program prioritas pemerintah.
(akd/ega)