JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri memulangkan 154 orang peserta unjuk rasa di Yogyakarta. Mereka selayaknya harus dilepas setelah tidak terbukti melakukan tindak pidana.
“Saya mengapresiasi langkah Polri yang sudah memulangkan 154 peserta aksi, khususnya mahasiswa, karena tidak ditemukan bukti keterlibatan pidana," kata Sahroni kepada wartawan, Sabtu (14/11).
Dia menyampaikan, demonstrasi yang berujung kerusuhan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sehari setelah kejadian Kapolri Jenderal Suyudi Arie Seto bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bahkan langsung ke lokasi peristiwa.
Pada tahap awal, Polri memang harus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mengamankan pihak-pihak yang terindikasi melakukan kerusuhan. Namun, setelah proses penyelidikan selesai, pihak yang tidak terbukti selayaknya dilepas lagi.
"Penanganan awal tentu harus mengikuti SOP dan mekanisme yang berlaku, tetapi ketika memang tidak ditemukan bukti pidana, mereka harus dipulangkan. Itu bagian dari penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, demi menjaga kamtibmas,” imbuhnya.
Politikus Partai NasDem menyakini Polri bisa bekerja profesional dalam menangani perkara hukum. Pengamanan demo juga harus dilakukan secara humanis.
“Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi, saya yakin Polri akan selalu humanis dan proporsional dalam mengawal aksi demonstrasi," jelasnya.
Demonstrasi merupakan hak warga negara Indonesia yang dilindungi konstitusi. Oleh karena itu, Polri bertugas memastikan hak rakyat tidak direnggut, namun proses unjuk rasa berjalan damai dan tertib.
"Seluruh masyarakat punya hak menyampaikan pendapat. Tugas polisi adalah memastikan hak itu terlindungi, sekaligus menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Jadi, ketegasan menjaga keamanan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak demokrasi masyarakat,” tandasnya.
