JawaPos.com - Sejumlah nama muncul dalam dafyar calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin adalah salah satunya. Namun, dia menegaskan bahwa semua bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.
”Terkait dengan itu (cawapres), apapun yang diputuskan oleh bapak presiden, siapa pun wajib mendukung. Karena, itu domainnya pak presiden,” kata dia dalam keterangannya pada Sabtu (14/11).
Keterangan itu disampaikan oleh Sutan pasca munculnya sejumlah nama dalam survei. Termasuk survei Lembaga Riset Publik (LRP). Dari klaster pimpinan lembaga negara, Sultan menempati posisi kedua dengan angka 17,8 persen. Dia berada di bawah Puan Maharani dengan 21,4 persen.
Menurut Sultan, DPD sebagai lembaga tidak ikut menyodorkan nama. Dia pun menegaskan kembali, secara konstitusional pengusulan dua nama cawapres menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo. Sehingga pihaknya menyerahkan hal itu secaa penuh kepada presiden.
”Pak presiden yang paling tahu, bapak presiden yang paling tahu yang terbaik, yang diusulkan bapak presiden kami dukung. Sehingga kami kawal nanti sampai tuntas,” ujarnya.
Sultan tidak ingin berspekulasi terkait dengan nama-nama yang dipilih oleh Presiden Prabowo untuk diusulkan kepada MPR. Karena itu, dia tidak banyak komentar. Sultan hanya menegaskan bahwa pergantian wapres bukan sekadar soal siapa yang mengisi kursi kosong, melainkan memastikan sisa masa tugas pemerintahan tidak lagi diisi kegaduhan politik.
”Harapan kita, sisa 3 tahun ke depan, DPD dan seluruh komponen bangsa mendukung penuh agenda-agenda pak presiden kita dengan wapres kedepan terpilih, sehingga kedepan bangsa ini betul-betul bisa membangun dengan cepat,” harapnya.
Agenda yang dimaksud oleh Sultan tidak lain adalah Asta Cita yang sejak awal diusung oleh Prabowo. Khususnya pada poin yang mandatnya paling dekat dengan DPD. Yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
Pada titik itu, lanjut Sultan, peran DPD menjadi sangat sentral. Dia menyebut, DPD bukan sekadar pelengkap dalam proses pergantian wapres. DPD adalah perwakilan daerah yang setiap hari mendengar langsung ketimpangan fiskal, infrastruktur tertinggal, harga pangan di desa, dan sulitnya akses layanan dasar di daerah 3T.
