Jakarta -
Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 jenjang SMA, SMK, dan MA berhasil mencapai 3,86 juta peserta. Tingginya angka partisipasi ini didorong agar berujung pada perbaikan nyata proses pembelajaran di ruang kelas.
3,8 Juta Siswa Ikut TKA 2026, Waka MPR Dorong Perbaikan di Ruang Kelas
Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik 2026 mencapai 3,86 juta peserta. Rerie menekankan pentingnya perubahan pola pengajaran dan dukungan infrastruktur pendidikan.
Pelaksanaan asesmen berbasis daring ini secara resmi dimulai pada Senin (26/10). Pemerintah memastikan sistemnya siap melayani hingga 900 ribu peserta secara bersamaan. Terkait hal ini, Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa data kompetensi individu hingga tingkat sekolah kini sudah di tangan pemerintah.
"Pertanyaannya sekarang, apakah kita semua benar-benar siap mengubah pola pengajaran dan pendampingan?" kata wanita yang akrab disapa Rerie ini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/10).
Ia menegaskan TKA harus menjadi peta jalan intervensi yang presisi, bukan sekadar pemetaan di atas kertas.
Rerie turut menyoroti hasil TKA jenjang SD dan SMP pada Mei lalu yang menunjukkan rendahnya nilai rata-rata siswa. Skor numerasi siswa SMP hanya menyentuh 40,34 dan literasi berada di angka 60,83. Bahkan, tercatat hanya 9,67 persen siswa SMP yang masuk kategori baik dalam mata pelajaran matematika.
"Jangan sampai biaya besar untuk pemetaan, tapi tindak lanjutnya minim," tegas Anggota Komisi X DPR RI tersebut.
Di balik klaim kesiapan sistem, Rerie menyebut pelaksanaan TKA masih menghadapi tantangan infrastruktur dasar. Data pemerintah menunjukkan sekitar 23 persen satuan pendidikan di Indonesia belum terkoneksi jaringan internet. Keterbatasan perangkat ini membuat sejumlah sekolah terpaksa menggelar tes dalam beberapa gelombang.
Kondisi ketidaksetaraan infrastruktur ini dinilai memunculkan pertanyaan tentang keadilan skor hasil tes bagi seluruh peserta.
"Tidak boleh ada kebijakan yang seragam untuk masalah yang berbeda-beda," tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.
Rerie menawarkan sejumlah solusi, antara lain adanya alokasi anggaran untuk program remedial berbasis data. Pemerintah pusat dan daerah diminta tidak hanya membiayai pelaksanaan tes, tetapi juga menggelontorkan dana untuk bimbingan teknis guru dan penyediaan alat peraga yang disesuaikan dengan kelemahan spesifik di masing-masing daerah. Data TKA, kata dia, harus menjadi dasar alokasi, bukan sekadar laporan.
Selain itu, tambah Rerie, harus ada perubahan pendekatan pembelajaran. Guru didorong beralih dari sekadar mengejar nilai menjadi membangun kompetensi dan karakter. Evaluasi bagi guru perlu diarahkan untuk menumbuhkan nalar siswa, bukan sekadar hafalan.
Terpenting, jelas Rerie, harus dibangun komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan. Orang tua diminta tidak terpaku pada peringkat, melainkan mendukung proses belajar yang bermakna di rumah.
"TKA sudah memberi kita peta jalan. Sekarang kita semua harus berani melangkah," pungkas Rerie.
Dengan pendaftar yang menembus 3,86 juta, TKA 2026 memang menjadi momentum besar. Namun, keberhasilan sejatinya tidak diukur dari lancarnya sistem daring atau tingginya partisipasi, melainkan dari sejauh mana nilai-nilai yang masih kurang itu benar-benar mampu diperbaiki di ruang kelas.
(prf/ega)
