Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia menggelar demo di silang Monumen Nasional (Monas), sekitar Patung Kuda Wiwaha, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Perwakilan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Dian Dwi Marza mengatakan, ada lima tuntutan dibawa saat demonstrasi.
"Untuk pertama, kami mendesak kepada pemerintah untuk mengevaluasi terkait tata kelola MBG yang di mana per hari ini ada hampir 40.000 siswa yang menjadi korban akibat dari keracunan, yang di mana, kami lagi-lagi melihat pemerintah tidak pernah menanggapi dengan serius adanya bencana ini gitu,” ujar Dian, Selasa (10/11/2026).
Selain itu, Dian mengatakan mahasiswa juga mendesak pemerintah menindaklanjuti bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Bencana tersebut disebut telah menimbulkan banyak korban.
“Selain itu juga kami mendesak kepada pemerintah untuk sebagaimana menggunakan APBN sebagaimana semestinya sesuai dengan konstitusi? yang di mana 20 persen untuk anggaran pendidikan,” kata Dian.
Namun menurut dia, pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto, justru menggunakan APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Apakah dengan MBG ini, justru apakah ompreng ini termasuk dengan mata pelajaran atau sama dengan mata pelajaran? Begitu,” ucap Dian.
Mahasiswa juga menyoroti masuknya praktik militer ke ranah sipil. Mereka menilai hal tersebut dapat mengancam supremasi sipil.
“Kemudian, kami juga membawa tuntutan terkait masuknya praktik militer di ranah sipil yang di mana seperti yang kita tahu bahwa apabila hal ini terjadi, tentu akan menghapus supremasi sipil itu sendiri,” sambung dia.
Menurut Dian, sekitar 100 mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia mengikuti aksi demonstrasi tersebut.
“Untuk jumlah yang turun sendiri ada sekitar 100 massa dari Himpunan Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia,” tutur dia.
Lanjutkan Aksi ke DPR
Dian mengatakan massa mahasiswa berencana melanjutkan aksi demonstrasi ke depan gedung DPR di Senayan, Jakarta. Mereka juga akan membawa satu tuntutan tambahan.
“Setelah ini akan langsung geser (ke DPR). (Tuntutan) sama. Mungkin nanti kami akan ada sedikit penambahan, yaitu meminta kepada DPR sendiri untuk mengusut tuntas terkait ijazah Gibran ini sendiri apabila perlu untuk dimakzulkan, maka untuk segera dimakzulkan,” terang dia.
Dian mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pelaksanaan aksi. Dia menyebut demonstrasi berlangsung tanpa kericuhan maupun penghalangan dari aparat.
“Alhamdulillah, untuk kami sampai sini, sebelumnya kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Dan bisa dikatakan kami sudah konfirmasi dengan pihak aparat keamanan sendiri,” kata Dian.
“Masih lancar. Sejauh ini sih, alhamdulillah, masih lancar, belum ada tindak penghalangan dari aparat penegak hukum, aparat sendiri,” sambung dia.
Dian menjelaskan, pemilihan dua lokasi demonstrasi, yakni kawasan Patung Kuda dan Gedung DPR RI, memiliki alasan tersendiri.
“Sebelumnya kami ada dua titik, jadi setelah kami melakukan aksi di sini, kami akan pindah ke depan DPR karena mengapa kami melakukan di sini, seperti yang kita tahu bahwa Monas ini merupakan daerah yang bisa dikatakan cukup strategis gitu,” ucap dia.
Dia berharap aksi di kawasan Monas dapat menarik perhatian pemerintah karena lokasi tersebut dinilai strategis.
Massa kemudian akan melanjutkan aksi ke DPR untuk mengawal persoalan yang tengah menjadi perhatian, yakni isu ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kemudian untuk di DPR karena kami ingin mengawal yang saat ini sedang terjadi di DPR yaitu terkait isu ijazah Wapres Gibran itu sendiri,” jelas Dian.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
