JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI, M. Hasanuddin Wahid meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatalkan proyek geothermal Songgoriti di Kota Batu, Jawa Timur. Dia beralasan wilayah itu berisi permukiman padat penduduk dan memiliki area wisata.
Proyek panas bumi ini juga meresahkan masyarakat. Karena wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai sumber mata air panas, dan menjadi destinasi wisata situs bersejarah Candi Songgoriti. Selain itu, wilayah tersebut ditempat warga dengan jumlah banyak.
“Saya meminta Kementerian ESDM mempertimbangkan ulang rencana proyek geothermal Songgoriti. Sebaiknya proyek tersebut dibatalkan saja. Kondisi wilayah dan kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama,” kata Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (17/11).
Politikus PKB itu meminta Kementerian ESDM agar meninjau ulang proyek tersebut. Dampak ekplorasi kawasan harus menjadi bahan kajian mendalam pemerintah dalam mengambil keputusan akhir.
“Songgoriti itu kawasan padat penduduk. Di sana ada permukiman warga, kawasan wisata, dan situs Candi Songgoriti yang harus dilindungi. Semua itu perlu menjadi pertimbangan serius sebelum pemerintah memutuskan kelanjutan proyek,” imbuhnya.
Hasanuddin juga menyoroti kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan terganggunya sumber mata air dan kondisi lingkungan. Kota Batu merupakan bagian dari kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat Malang Raya dan wilayah sekitarnya.
Suara penolakan masyarakat juga perlu didengar pemerintah. Sebab, kondisi sosial juga bisa mempengaruhi jalannya investasi.
“Kalaupun ada investor yang berminat, mereka tentu harus memperhitungkan risiko ketika masyarakat menolak. Jangan sampai proyek dipaksakan tanpa mempertimbangkan kekhawatiran dan kepentingan warga,” jelasnya.
Berdasarkan pengumuman Kementerian ESDM pada 19 November 2025, Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti seluas 20.340 hektare mencakup Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar, dengan rencana kapasitas pengembangan sebesar 40 megawatt listrik. Pelelangan pada 2025 dinyatakan gagal karena tidak ada badan usaha yang mendaftar. Namun, dokumen Ditjen EBTKE masih mencantumkan rencana pelelangan ulang yang kembali menjadi perhatian masyarakat.
“Saya berharap Kementerian ESDM mengambil keputusan untuk membatalkan proyek tersebut. Jangan sampai keputusan yang diambil justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat Songgoriti di kemudian hari,” pungkasnya.