Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Ahrie Sonta dan Eko Hadi Ajukan Banding, Polri Bentuk Majelis

Mabes Polri akan bentuk Majelis KKEP banding setelah Irjen Ahrie dan Eko banding atas pemecatan terkait penyadapan ilegal.

CNN Indonesia 2 menit baca 0 komentar
Ahrie Sonta dan Eko Hadi Ajukan Banding, Polri Bentuk Majelis
Foto: CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Mabes Polri akan segera membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) banding usai Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Sanksi pemecatan itu sebelumnya diberikan Majelis KKEP Polri atas keterlibatan mereka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen, Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip Rabu (18/11).

Trunoyudo mengatakan permohonan banding Ahrie dan Eko akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil putusan komisi banding nantinya akan disampaikan kepada publik.

Meski menyatakan banding, ia memastikan keduanya tetap ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

"Ketika nanti hasil putusannya kita tunggu, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut," jelasnya.

Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

[Gambas:Video CNN]

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Dalam kasus ini Polri juga telah memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar. Sementara Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

(tfq/isn)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.