JawaPos.com - Pengusutan kasus dugaan korupsi terkait penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berlanjut dengan pemeriksaan sejumlah saksi.
salah satu yang didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dugaan aliran uang berupa kick back atau cash back atas pengadaan tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menduga, setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB diduga terdapat aliran uang berupa kick back antara pihak swasta dengan oknum di lembaga yang mengurus kebencanaan nasional tersebut.
Salah satunya ditelaah penyidik lewat pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Indo Artha Multitek, Nyanyang Ridwan.
Selain Nyanyang Ridwan, penyidik turut memeriksa sejumlah saksi lainnya, di antaranya Direktur Utama PT Saung Hiji Rasa, Faizan Nahdi dan Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer, Elfi Dwi Agustin.
Serta enam pihak swasta yakni Tri Widiowati, Haedar Taher, Imelda Intania Razif, Nur Hasan, Ilhamsyah Diego Pratama, dan Aria Pranarka.
Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (10/11).
"Dugaan aliran uang sebagai kick back kepada oknum di BNPB," kata Budi kepada wartawan, Rabu (18/11).
Budi mengatakan, para saksi yang mayoritas berasal dari pihak swasta itu turut didalami soal proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Mereka juga dipertanyakan soal pengerjaan proyek-proyek di BNPB.
"Secara umum, pemeriksaan para saksi dari pihak swasta berkaitan dengan proses-proses pengadaan barang dan jasa, serta proyek-proyek yang dikerjakannya," tegasnya.