Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan implementasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) setelah perjanjian tersebut resmi ditandatangani negara-negara anggota ASEAN di Manila, Filipina, Sabtu (14/11).
Airlangga menilai, penyusunan rencana implementasi menjadi langkah penting agar kesepakatan tersebut dapat segera diterapkan dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing negara.
“Sebagai langkah penting untuk menerjemahkan komitmen DEFA ke dalam implementasi konkret, Indonesia mendukung percepatan penyusunan ASEAN DEFA Implementation Plan dengan mempertimbangkan kesiapan domestik masing-masing negara serta memastikan keterkaitan dan konsistensi dengan Rencana Strategis AEC 2026-2030,” tutur Airlangga dalam Pertemuan ke-28 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
ASEAN DEFA merupakan kesepakatan kerja sama ekonomi digital yang diharapkan menjadi salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Implementasinya diproyeksikan dapat meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dua kali lipat, dari USD 1 triliun menjadi USD 2 triliun pada 2030.
Para menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menandatangani perjanjian tersebut di sela-sela Pertemuan ke-28 ASEAN Economic Community Council di Manila. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan inisiatif yang mulai didorong Indonesia saat memegang Keketuaan ASEAN pada 2023.
Perluas Peluang UMKM dan Transaksi Digital
Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut diharapkan membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha nasional untuk menjangkau pasar di kawasan ASEAN. Peluang ini terutama menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat memanfaatkan integrasi pasar digital untuk memperluas jangkauan konsumen.
Peluang tersebut sejalan dengan proyeksi nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai USD 446 miliar pada 2035. Implementasi DEFA diharapkan mendukung pencapaian potensi tersebut melalui peningkatan perdagangan digital lintas negara dan penguatan ekosistem ekonomi digital nasional.
Selain memperluas pasar, perjanjian ini juga diarahkan untuk menyederhanakan proses perdagangan antarnegara. Digitalisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, serta penguatan konektivitas ASEAN Single Window diharapkan dapat menekan biaya transaksi dan mempercepat proses ekspor-impor.
Di sektor pembayaran, integrasi sistem digital juga membuka peluang perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kawasan ASEAN.
Dengan konektivitas tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan dapat lebih mudah bertransaksi di negara mitra. Sebaliknya, wisatawan dari negara ASEAN yang telah terhubung dengan QRIS juga dapat menggunakannya saat berbelanja di Indonesia, termasuk di UMKM dan merchant lokal.
Dorong Pengembangan SDM dan Teknologi Digital
ASEAN DEFA tidak hanya mencakup perdagangan dan pembayaran, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia serta penguasaan teknologi digital.
Indonesia melihat kerja sama antarnegara ASEAN sebagai peluang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui program peningkatan kemampuan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling).
Selain itu, pengembangan teknologi baru juga menjadi salah satu peluang yang ingin dimanfaatkan Indonesia. Bidang yang menjadi perhatian antara lain kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), keamanan siber (cybersecurity), infrastruktur pusat data (data center), dan komputasi awan (cloud computing).
Melalui kerja sama, investasi, serta penguatan kapasitas teknologi, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi digital, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi sendiri. Upaya tersebut sekaligus ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri digital nasional.
Implementasi DEFA juga mencakup penguatan pelindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, serta pencegahan penipuan daring. Penguatan aspek tersebut diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan ekonomi digital lintas negara.
Siapkan Regulasi dan Infrastruktur Digital
Untuk memastikan kesepakatan tersebut berjalan, Indonesia juga mendorong keterlibatan sektor swasta dan penguatan kapasitas UMKM dalam proses implementasi. Airlangga menilai kebutuhan industri perlu diperhatikan agar pelaksanaan DEFA memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha.
Setelah penandatanganan, pemerintah Indonesia akan memprioritaskan percepatan proses ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Persiapan tersebut mencakup identifikasi kebutuhan penyesuaian regulasi, penguatan kelembagaan, hingga pengembangan kapasitas dan infrastruktur digital nasional. Langkah ini diharapkan dapat memastikan berbagai komitmen dalam ASEAN DEFA diterapkan secara efektif.
