Rieke Diah Pitaloka Minta Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Diusut Tuntas

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta aparat kepolisian mengusut tuntas laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede.

Ia meminta penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan relasi kuasa dan memastikan korban mendapat perlindungan selama proses hukum berlangsung.

Ibu korban sebelumnya melaporkan Yosef ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (12/11). Polda NTT telah membenarkan penerimaan laporan tersebut dan menyatakan tengah melakukan penyelidikan.

Rieke menegaskan, proses hukum harus berjalan tanpa memandang jabatan maupun afiliasi politik pihak yang dilaporkan.

"Apa pun afiliasi politik terlapor, polisi harus mengusut laporan tanpa pengistimewaan dan mendalami dugaan penyalahgunaan relasi kuasa," kata Rieke dalam keterangannya, Minggu (15/11).

Rieke mengungkapkan telah menghubungi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah, untuk membahas kasus tersebut. Menurut Rieke, Anis menyampaikan bahwa tim Komnas HAM akan turun ke lapangan untuk menghimpun fakta.

Ia juga meminta informasi mengenai kemungkinan adanya korban lain diverifikasi.

"Saya juga meminta informasi awal tentang kemungkinan adanya korban lain diverifikasi," ujarnya.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman telah menghubungi Kapolda NTT dan meminta kepolisian proaktif mengusut laporan tersebut.

Habiburokhman sebelumnya juga menegaskan bahwa Yosef harus mendapat hukuman berat apabila terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Di sisi lain, Rieke menyebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menjangkau korban dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk memberikan pendampingan psikologis.

Saat ini, korban berada di rumah aman milik Pemerintah Provinsi NTT. Rieke mengapresiasi respons jajaran PPA-PPO Polda NTT dan Pemprov NTT dalam memberikan perlindungan kepada korban.

"Kita kawal penyelidikannya sampai tuntas serta pastikan korban terlindungi dan didampingi selama proses hukum," ujar Rieke.

Selain mengawal proses penyelidikan, Rieke mendorong penguatan penanganan perkara kekerasan seksual melalui perluasan satuan Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO).

Ia menyebut satuan PPA-PPO pada tahap awal baru tersedia di 11 Polda dan 22 Polres. Karena itu, ia meminta perluasan satuan tersebut disertai penyediaan penyidik terlatih dan anggaran yang memadai.

Politikus PDIP ini menekankan pentingnya menjaga identitas korban serta memastikan pendampingan hukum, psikologis, dan pemulihan selama proses hukum berlangsung. Ia meminta Komisi III dan Komisi XIII DPR RI turut mengawal penanganan perkara tersebut hingga tuntas.

Sebelumnya, Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Peristiwa itu diduga terjadi di rumah dinas Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Rabu (11/11) malam.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.

"Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan," kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra.