Bagaimana AI Perparah Kekerasan Seksual di Timur Tengah?

Baghdad -

Ini kisah yang berulang, kata Kholoud al-Ameri. Jurnalis asal Irak itu, yang juga mengelola sebuah situs berita, mafhum benar pola yang datang nyaris tanpa undangan.

"Wartawan perempuan di sini sering menerima pesan, dan kebanyakan dari laki-laki," jelasnya. "Mereka entah bagaimana menemukan Anda di internet, lalu mengatakan hanya ingin mengobrol atau ingin menambahkan Anda sebagai teman di Instagram atau Facebook," kata al-Ameri, yang juga memimpin sebuah jaringan bagi jurnalis perempuan dalam peliputan isu perubahan iklim.

"Terkadang hal ini sulit karena para pria tersebut mengaku sebagai pembaca kami dan kami tidak ingin mengecewakan mereka. Namun, saya biasanya menyarankan para perempuan untuk memblokir orang-orang seperti itu," ucapnya.

Aktivis Suriah, Yaman Amer, menceritakan pengalaman serupa setelah menulis tentang hak-hak perempuan di dunia maya, ia mengaku menerima ratusan komentar kritis.

"Ketika saya membicarakan hak-hak perempuan di dunia maya dalam masyarakat patriarkal, memang begitulah responnya," kata Amer yang juga sedang menempuh pendidikan hukum di Damaskus, kepada DW.

"Bukan berarti saya menerima komentar itu. Dari seribu komentar yang menyinggung, biasanya ada satu atau dua yang membuat saya merasa harus melaporkannya, karena ucapannya begitu keji: vulgar atau mengancam. Ini bukan sekadar pelecehan, tapi sudah di level yang memalukan dan merendahkan," tegas sang aktivis.

Pelecehan melebihi rata-rata

Pelecehan daring terhadap perempuan bukanlah hal yang langka, itu terjadi di mana pun. Studi dari berbagai organisasi menunjukkan bahwa sekitar 40% hingga 60% perempuan di dunia pernah mengalaminya, sementara 65% pernah menyaksikannya.

Tidak ada standar tunggal untuk menilai tingkat pelecehan daring karena survei sering kali menggunakan jenis pertanyaan atau metode penelitian yang berbeda-beda. Namun secara umum, perempuan di kawasan Timur Tengah nampaknya menghadapi tingkat pelecehan yang lebih tinggi daripada rata-rata global akan Kekerasan Berbasis Gender yang Difasilitasi Teknologi atau TFGBV.

Dana Kependudukan PBB (UNFPA) mendefinisikan TFGBV sebagai tindakan berbahaya yang dilakukan, dibantu, diperparah, atau diperkuat melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau alat digital lainnya terhadap seseorang berdasarkan gendernya.

Menurut penelitian badan PBB yang berfokus pada kesetaraan gender, 68% perempuan di Timur Tengah pernah mengalami kekerasan itu, sementara hampir 100% pernah menyaksikannya secara daring.

Dalam sebuah studi badan PBB di tahun 2025, 49% perempuan yang menggunakan internet di Timur Tengah tidak merasa aman dari pelecehan daring. Angka tersebut meningkat menjadi hampir 70% jika perempuan tersebut adalah aktivis, jurnalis, atau politisi yang lebih sering tampil di publik.

Jelas bahwa meningkatnya ketersediaan aplikasi yang didukung kecerdasan buatan kian memperparah pelecehan ini.

Akal Imitasi (AI) berpotensi memperparah bentuk pelecehan ini, sebagaimana ditekankan dalam laporan UN Women, "baik dengan memfasilitasi penyebaran disinformasi yang ditargetkan maupun proliferasi pelecehan berbasis gambar dan video porno deepfake."

Dari para perempuan yang pernah mengalami kekerasan daring saat bekerja, seperempat di antaranya dapat mengidentifikasi "pelecehan yang dihasilkan atau diperparah dibuat menggunakan perangkat" demikian sebut laporan tersebut.

AI mempermudah pelecehan

Potensi penggunaan teknologi terkini untuk melecehkan orang secara daring memang selalu ada, kata Siddharth Venkataramakrishnan, seorang analis di Institute for Strategic Dialogue (ISD) yang berbasis di London, lembaga yang meneliti ekstremisme.

"Namun, kini semakin mudah untuk memproduksi konten berbahaya dalam skala besar dan dengan cara yang sangat tertarget. Produksi gambar tanpa persetujuan merupakan penanda kebebasan yang dimiliki teknologi tersebut, sehingga sasarannya bergeser dari yang semula terutama menargetkan selebritas menjadi orang biasa."

Venkataramakrishnan telah meneliti insiden yang terjadi pada awal tahun 2026 ketika Grok, chatbot AI milik perusahaan Elon Musk, SpaceXAI, mampu mengubah foto sehingga subjek yang semula berpakaian lengkap tampak hampir telanjang.

Skandal tersebut menyebabkan layanan Grok dibatasi, namun, seperti yang ditekankan oleh Venkataramakrishnan, mekanisme perlindungan di berbagai model AI cenderung tidak konsisten, dan pengguna masih dapat menemukan cara alternatif untuk mendapatkan hasil yang serupa.

Dalam budaya konservatif di Timur Tengah, ancaman publikasi gambar setengah telanjang seorang perempuan berimplikasi serius dalam kehidupan nyata, terutama perempuan di wilayah tersebut.

"Norma-norma terkait kehormatan, reputasi keluarga, dan kontrol laki-laki dapat mengubah pelecehan digital menjadi konsekuensi di dunia nyata," demikian tertulis dalam laporan singkat Bank Dunia di bulan Juli 2026.

Kurangnya regulasi khusus

Tidak mudah bagi orang-orang yang menjadi sasaran kekerasan semacam ini untuk mendapatkan perlindungan hukum atau untuk melaporkannya. Meskipun beberapa negara di Timur Tengah memiliki undang-undang kejahatan siber, sebagian besar tidak secara khusus menangani kekerasan daring berbasis gender, dan undang-undang tersebut juga belum diperbarui untuk menangani kekerasan yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI).

Survei UN Women tahun lalu menemukan bahwa 36% perempuan mengatakan mereka disuruh mengabaikan kekerasan daring tersebut, sementara 23% justru disalahkan atas kejadian itu, dan 12% mengalami hukuman fisik dari keluarga mereka akibat hal tersebut.

Studi lain menunjukkan bahwa hanya sekitar 7% perempuan yang mengalami kekerasan yang difasilitasi teknologi yang kemudian melaporkannya kepada penegak hukum. Berbagai kekhawatiran menghalangi mereka untuk melakukannya, termasuk keharusan menunjukkan gambar-gambar yang bersifat seksual atau menjawab pertanyaan pribadi di hadapan orang asing, hal yang seringkali juga dianggap tabu bagi banyak perempuan di kawasan ini.

Para perempuan yang pernah mengalami pelecehan daring mengatakan bahwa mereka sering kali hanya memblokir para pelaku, dan sekitar seperempat di antaranya mengatakan bahwa mereka kemudian menjadi lebih berhati-hati dalam memposting sesuatu secara daring. 20% lantas memutuskan untuk menghapus akun mereka atau meninggalkan media sosial.

'Dibalut' situasi konflik

Maraknya pelecehan yang didukung AI juga bisa menjadi masalah yang lebih serius di Timur Tengah terlebih karena kondisi yang dihadapi para perempuan yang jadi sasaran.

Pengungsian, perang, konflik, dan ketidakstabilan dapat membuat perempuan lebih rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi daring. Bahkan, perkembangan pesat teknologi terkait AI di suatu negara yang tidak memiliki payung hukum yang memadai atau literasi digital yang memadai dapat meningkatkan risiko tersebut.

Contohnya Arab Saudi- sebuah negara yang umumnya konservatif dengan aturan ketat terkait perilaku perempuan kini sedang melakukan transformasi digital yang sangat cepat.

Di Suriah, setelah jatuhnya rezim diktator Assad, banyak warga Suriah "Berbondong-bondong menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapatnya," tulis jurnalis Zaina Erhaim dalam Arab Reform Initiative, Juli tahun ini.

Sebelumnya, kebijakan digital diawasi ketat oleh diktator Suriah dan sebuah postingan politik bisa membuat penulisnya dijebloskan ke penjara. Namun kini warga Suriah "Menavigasi kebebasan baru ini tanpa batasan, pengawasan, atau perlindungan," kata Erhaim, dan para aktivis perempuan membayar harga yang mahal karenanya, terutama saat gender 'beririsan' dengan masalah keagamaan.

Dalam Syrian Women Between Political Instrumentalization and Substantive Rights, Gerakan Politik Perempuan Suriah itu menjelaskan betapa parahnya pelecehan daring saat ini. Dalam kelompok fokus yang melibatkan 120 perempuan dari seluruh penjuru Suriah, mayoritas peserta sepakat bahwa pelecehan digital telah menjadi cara untuk membungkam mereka.

Para aktivis muda melaporkan bahwa foto-foto pribadi mereka dicuri dari media sosial, lalu digunakan untuk menyerang mereka.

"Kampanye pencemaran nama baik yang menargetkan 'kehormatan' perempuan dan fitnah sistematis secara aktif digunakan sebagai tindakan hukuman terhadap perempuan mana pun yang mencoba mengemukakan pendapat politik kritis," tulis organisasi tersebut, sambil menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah undang-undang yang mengkriminalisasi kekerasan digital.

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami segala bentuk kekerasan berbasis gender, kunjungi situs web lila.help (https://lila.help). Situ itu mencantumkan saluran bantuan dan LSM terpercaya yang menawarkan dukungan di hampir setiap negara di seluruh dunia.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Rizki Nugraha

(nvc/nvc)