Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR.
Bahlil Larang Ekspor Lewat Perantara, DPR Tolak Kedaulatan RI Dimanfaatkan Pihak Ketiga
Bahlil telah mengambil langkah berani dalam pengelolaan SDA Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada dukungan agar kebijakan ini berjalan optimal.
JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI), Zigo Rolanda mendukung kebijakan Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang melarang ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui perantara negara lain. Menurutnya Indonesia memiliki kedaulatan ekonomi sendiri. Menurutnya, Bahlil telah mengambil langkah berani dalam pengelolaan SDA Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada dukungan agar kebijakan ini berjalan optimal. "Instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar ekspor komoditas tambang dan gas tidak lagi transit di negara perantara adalah sikap yang sangat tepat dan bernyali untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” kata Zigo saat dihubungi, Selasa (3/11). Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar ini menuturkan, SDA Indonesia begitu melimpah. Namun, keuntungan negara yang berhasil dinikmati masih sedikit jumlahnya. Baca Juga: BULOG Pastikan 4,6 Juta Ton Cadangan Beras Pemerintah Terjaga Mutunya Jelang Akhir Tahun “Kita ini negara besar dan berdaulat. Barang kita yang punya, kekayaan alam kita yang punya, maka ekspor harus langsung dari Indonesia ke negara tujuan agar pencatatan neraca perdagangan serta penerimaan devisa dan pajak masuk penuh ke kas negara," imbuhnya. Politisi muda Golkar ini menambahkan bahwa praktik pengiriman melalui negara perantara selama ini hanya merugikan posisi tawar Indonesia secara geopolitik maupun ekonomi. "Jangan biarkan kedaulatan ekonomi kita diatur-atur atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dengan pengiriman langsung, wibawa bangsa terjaga dan nilai tambah transaksi tercatat penuh untuk kesejahteraan 280 juta rakyat Indonesia," jelasnya. Zigo juga mendukung dua kebijakan strategis Menteri Bahlil lainnya yang disampaikan dalam forum Minerba Convex 2026. Dia menggarisbawahi pentingnya aturan afirmatif yang memprioritaskan pengusaha daerah, BUMD, dan UMKM dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta keterlibatan kontraktor lokal. Menurutnya, kebijakan ini memastikan bahwa masyarakat daerah tidak hanya menjadi penonton, melainkan pelaku utama dalam pembangunan ekonomi di tanah kelahirannya sendiri. Di samping itu, Zigo juga menilai langkah penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sangat krusial untuk mencegah kelebihan pasokan agar harga komoditas nasional tetap stabil. Ia sepakat agar pembentukan smelter ke depan difokuskan pada produk barang jadi atau produk akhir guna memaksimalkan ekosistem nilai tambah di dalam negeri. "Momentum Minerba Convex 2026 ini harus kita perkuat bersama, kita harus dukung apa yang dilakukan Menteri Bahlil. Sinergi Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan pelaku usaha adalah kunci membangun tata kelola pertambangan yang mandiri dan adil untuk rakyat," pungkasnya.
