Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Baintelkam Polri Minta Aktivitas Penyadapan Wajib Dicatat dan Diaudit

Baintelkam Polri minta catatan penyadapan tidak boleh diubah dan dihapus. Audit berkala diperlukan untuk memastikan izin sah dalam penyadapan.

CNN Indonesia 2 menit baca 0 komentar
Baintelkam Polri Minta Aktivitas Penyadapan Wajib Dicatat dan Diaudit
Foto: CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Intelijen Kemanan (Baintelkam) Polri meminta setiap pihak yang menggunakan alat atau sarana penyadapan wajib mencatat segala aktivitas. Catatan itu tidak boleh diubah atau dihapus, bahkan bila perlu catatan dilakukan secara otomatis untuk mengetahui deskripsi lengkap.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kabaintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti saat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).

"Memuat siapa yang memerintahkan asal perintahnya apa, kemudian tertulisnya seperti apa dan waktu dimulainya," kata Dedy.

Kemudian, Dedy meminta di dalam catatan juga harus tertulis batasan-batasan serta dasar melakukan penyadapan.

"Ada dasarnya dan itu ada batasnya. Kalau di kami sekarang kami tetapkan satu bulan apa aja," ujar Dedy.


Tidak hanya itu, menurutnya, perlu audit secara berkala untuk mencocokkan catatan penggunaan alat penyadapan dengan izin sah yang dikantongi oleh pihak yang menyadap.

Sebab, jika ditemukan tidak ada izin dalam penyadapan, maka hal itu dapat dianggap sebagai tindak pidana.

"Ya ini memang disetujui menjadi usulan kami. Bila tidak ada dasarnya tertulis yang sah ini bisa diancam aturan pidana," ucap Dedy.

[Gambas:Video CNN]

Berkaitan dengan siapa yang menjadi auditornya, Dedy menyebut pihaknya menyerahkan kepada Komisi III selaku penyusun RUU Penyadapan. Dedy hanya meminta auditor tersebut sudah harus memiliki izin, menguasai kemampuan teknis, serta patuh pada prosedur.

"Kami juga memohon karena ini ada sifat unsur kerahasiaan di dalamnya, jadi mungkin auditor diharapkan memiliki izin terkait hal ini kemampuan teknis serta menyasar kepatuhan dan prosedur baik catatan penggunaan," ucap Dedy.

Usulan Dedy tersebut untuk mengevaluasi kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang dilakukan oleh eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap salah satu tersangka, yakni Ahrie Sonta diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara (voice) dan log, serta membubarkan grup WhatsApp.

"Kelima, penghapusan data: Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," ungkap Suyudi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11).

Suyudi mengatakan hal tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan oleh personel bagian monitoring sehingga melaporkannya ke SPKT Bareskrim Polri.

(knf/isn)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.