Jakarta, CNN Indonesia --
Komjen Pol Hendro Pandowo bakal memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap tersangka penyadapan ilegal kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Irjen Eko Hadi menjadi tersangka penyadapan dengan eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta yang juga pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo dari Polri, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Ahrie Sonta sudah diadili etik pekan lalu, dan divonis pecat (PTDH), namun yang bersangkutan mengajukan banding.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang KKEP untuk Irjen Eko Hadi akan digelar di Divisi Propam Polri, pada Selasa (17/11) hari ini.
Majelis Sidang KKEP yang akan mengadili etik Irjen Eko Hadi itu dipimpin mantan Irjen Kemenkum, Komjen Pol Hendro Pandowo. Sementara posisi Wakil Ketua KKEP diisi Aslog Polri Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.
Sementara tiga anggota Majelis KKEP yakni Kadiv Hubinter Polri, Irjen Untung Widiatmoko; Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Arie Ardian Rishadi; dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.
"Rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," ujarnya kepada wartawan, Senin (16/11).
Ia menjelaskan dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.
"Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri," tuturnya.
Trunoyudo mengatakan dugaan pelanggaran itu dilakukan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kabagmon, maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, yang bersangkutan dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
"Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Lantas kapan eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo akan disidang etik, dan siapa yang memimpin majelis KKEP-nya?
Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Pekan lalu, Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan pihaknya bakal menggelar sidang etik terhadap jenderal bintang empat itu, karena masih berstatus anggota Polri aktif.
Isir menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi Listyo di kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
"Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11).
"Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," imbuhnya.
Isir menjamin seluruh terduga pelanggar lainnya akan menjalani sidang etik termasuk terhadap Listyo meskipun sebagai mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
"Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu," tegas Isir kala itu.
Hingga berita ini ditulis belum ada informasi pasti kapan Listyo disidang etik, dan siapa yang memimpin KKEP serta anggotanya.
(kid)