Bakal Ada Sidang MK Jika Pemakzulan Gibran Bergulir, Bagaimana Mekanismenya?

Jakarta -

DPR bakal menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan hak menyatakan pendapat sebagai awal proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan UUD 1945, salah satu tahapan dalam proses pemakzulan adalah sidang di Mahkamah Konstitusi.

Dirangkum detikcom, Rabu (11/11/2026), 120 anggota DPR resmi mengajukan usul penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan itu telah diserahkan ke Pimpinan DPR.

Penyerahan usulan dilakukan dalam rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Jumlah pengusul itu sudah lebih dari syarat minimal 25 orang yang diatur dalam undang-undang. DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan hak menyatakan pendapat tersebut pada Kamis (12/11) besok.

Jika hak menyatakan pendapat disetujui, maka DPR akan membentuk panitia khusus. Setelah itu, DPR akan kembali menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan terhadap laporan pansus.

Jika laporan pansus yang menyatakan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres diterima, maka DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Lalu, bagaimana proses yang akan terjadi di MK?

Pasal 7B UUD 1945 memberi batas waktu paling lama 90 hari bagi MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut. Mekanisme sidangnya diatur lebih lanjut dalam UU MK dan peraturan MK.

Dalam pasal 80 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, pemohon dalam perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Wapres adalah DPR. UU MK mengatur DPR harus menguraikan dengan jelas dugaan pelanggaran hukum dan/atau Wapres dugaan tidak lagi memenuhi syarat.

Berikut mekanisme yang berjalan jika proses pemakzulan Gibran bergulir hingga masuk tahap pemeriksaan di MK sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden:

- DPR mengajukan permohonan

- MK mengirimkan satu berkas permohonan yang sudah diregistrasi ke Wapres paling lambat 3 hari setelahnya

- MK menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan diregistrasi

- Wapres membuat tanggapan tertulis dalam 12 rangkap dan harus diterima oleh MK paling lambat 1 hari sebelum sidang pertama dimulai

- Persidangan kemudian dilakukan oleh pleno hakim yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh tujuh hakim MK

- Sidang dipimpin oleh Ketua MK dan bersifat terbuka untuk umum

- Sidang dibagi dalam enam tahap, yakni:

a. Tahap I: Sidang pemeriksaan pendahuluan
b. Tahap II: Tanggapan oleh Wakil Presiden
c. Tahap III: Pembuktian oleh DPR
d. Tahap IV: Pembuktian oleh Wakil Presiden
e. Tahap V: Kesimpulan, baik oleh DPR maupun Wapres
f. Tahap VI: Pengucapan putusan

- Alokasi waktu setiap tahap sidang itu ditentukan oleh MK

- Setelah sidang-sidang pembuktian dinyatakan cukup oleh MK, maka MK memberi kesempatan ke DPR dan Wapres untuk menyampaikan kesimpulan akhir paling lama 14 hari setelah sidang tahap IV

- Rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk mengambil putusan dilakukan tertutup setelah pemeriksaan persidangan dinilai cukup oleh MK

- RPH dilakukan dengan sekurang-kurangnya diikuti tujuh hakim MK

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat

- Jika tidak tercapai mufakat, maka dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak

- Dalam hal RPH tidak dapat mengambil putusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), suara terakhir ketua RPH menentukan

- Putusan MK terhadap pendapat DPR wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi.

- Putusan MK wajib disampaikan ke DPR dan Wapres

- Putusan MK bersifat final secara yuridis dan mengikat

- Jika Wapres mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MK, maka proses pemeriksaan dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur.

(haf/imk)