Bali menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan asuransi ASEAN bertajuk 29th ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIReM) 2026. Indonesia kembali menjadi tuan rumah pertemuan regulator dan pelaku industri asuransi negara-negara Asia Tenggara setelah sebelumnya digelar di Yogyakarta pada 2010 silam.
Dalam pertemuan kali ini, industri asuransi ASEAN membawa tujuh agenda strategis yang dibahas melalui sejumlah komite kerja. Pembahasan mencakup asuransi lintas negara, asuransi kesehatan, reasuransi, takaful, pendidikan perasuransian, hingga risiko bencana.
Perwakilan Sekretariat ASEAN Insurance Council Christian Wanandi mengatakan, pembahasan bertujuan mendorong industri asuransi di kawasan ASEAN agar semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan.
"Jadi di ASEAN Insurance Council itu kita akan membahas pagi hari ini beberapa hal yang terutama dibagi dalam 7 working committees," kata Christian dalam konferensi pers 29th AIReM 2026 di The Westin Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11).
Christian memaparkan hasil pembahasan dari komite-komite kerja selanjutnya akan disampaikan kepada regulator asuransi negara-negara ASEAN dalam pertemuan pleno.
Serupa, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, masukan dari ASEAN Insurance Council akan menjadi salah satu bahan pembahasan regulator untuk menentukan langkah penguatan industri asuransi kawasan ke depan.
"Besok di plenary meeting, regulator akan menerima masukan dari ASEAN Insurance Council Meeting. Tadi Pak Christian sudah menyampaikan ada 7 subkomite yang membahas dan diajukan kepada regulator untuk mendapatkan persetujuan dan kita dorong untuk ke depannya," ujar Ogi.
Dalam paparan terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyebutkan sejumlah isu penting yang turut dibahas dalam pertemuan regulator mencakup keuangan berkelanjutan dan taksonomi ASEAN, program penjaminan polis, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pengawasan asuransi, dan kerja sama asuransi lintas negara.
Selain itu, regulator juga bertukar pengalaman mengenai pembiayaan risiko bencana, pengawasan asuransi, dan penguatan kerja sama regional.
"Kita semua meyakini bahwa pembahasan-pembahasan ini saling terhubung erat dan memiliki tujuan yang sama, membangun ekosistem perasuransian ASEAN yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih inklusif," tegas Friderica.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin yang berpidato dalam pembukaan acara menyampaikan, industri perasuransian Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk terus dikembangkan.
Per September 2026, total aset sektor perasuransian Indonesia tercatat lebih dari Rp1 ribu triliun, sedangkan premi bruto asuransi komersial mencapai lebih dari Rp300 triliun.
Herman berpendapat capaian ini menunjukkan kapasitas industri asuransi dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.
“Industri ini juga berhasil mempertahankan posisi modal berbasis risiko (RBC) agregat yang kuat, dan capaian-capaian ini menunjukkan kapasitas industri dalam berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi, sekaligus menegaskan pentingnya tata kelola yang baik, manajemen risiko yang pruden, dan kepercayaan publik,” tuturnya.
Indonesia juga terus memperkuat fondasi kelembagaan dan regulasi industri perasuransian melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) beserta perubahannya pada 2026.
Salah satu agenda dalam penguatan industri adalah penyelenggaraan program penjaminan polis asuransi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).