Bareskrim Bongkar TPPO Bikin 1 PMI Tewas di Saudi, 5 Orang Jadi Tersangka

Jakarta -

Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural ke luar negeri. Dalam kasus ini, seorang korban berinisial M meminta dipulangkan karena sakit, namun tak diizinkan hingga akhirnya meninggal dunia di Arab Saudi.

"Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, termasuk perdagangan orang, akan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).

Nurul mengatakan pihaknya akan menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam sindikat ini. Dia memastikan jeratan hukum kepada pelaku akan diberikan secara setimpal.

"Kami juga ingin menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, akan diproses. Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak mendahului proses peradilan," jelas Nurul.

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan kasus ini bermula pada tahun 2024 saat korban M ditawari bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Arab Saudi. Korban dijanjikan gaji ribuan riyal.

"Perkara ini bermula pada tahun 2024 ketika korban berinisial M ditawari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi dengan iming-iming gaji sebesar 1.200 riyal," papar Yolanda.

Korban kemudian direkrut dan diproses keberangkatannya melalui beberapa pihak secara bertahap, mulai dari perekrut lapangan, sponsor, hingga perusahaan yang mengurus dokumen dan visa. M akhirnya diberangkatkan ke Arab Saudi pada 11 Agustus 2024.

Namun pada November 2025, korban mengabarkan kepada pihak keluarga bahwa dirinya sakit dan ingin segera pulang. Alih-alih dipulangkan, korban justru mendapatkan intimidasi dari pihak terkait.

"Berdasarkan keterangan dalam penyidikan, korban diduga mengalami tekanan dan ancaman apabila menolak melanjutkan pekerjaannya," ungkap Yolanda.

Hingga akhirnya pada Februari 2026, pihak keluarga menerima kabar bahwa M telah mengembuskan napas terakhir di Arab Saudi. Jenazah korban selanjutnya dipulangkan ke Indonesia.

"Pada Februari 2026, keluarga menerima informasi bahwa korban telah meninggal dunia di Arab Saudi. Jenazah korban kemudian dipulangkan ke Indonesia," tutur Yolanda.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan lima orang tersangka. Mereka memiliki peran berbeda dalam sindikat pengiriman PMI ilegal ini, di antaranya:

1. M (Perempuan): Perekrut lapangan yang menawarkan pekerjaan ART di Arab Saudi kepada korban, lalu menyerahkannya ke pihak sponsor.

2. AS (Perempuan): Sponsor yang mengurus proses, keberangkatan korban, dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

3. N (Laki-laki): Sponsor yang membantu pengurusan dokumen, perjalanan, hingga proses pemberangkatan korban.

4. R (Perempuan): Komisaris PT Alfa Nusantara Perdana yang mengoordinasikan pengurusan enjaz, sidik jari (biometrik), serta proses penerbitan visa melalui perusahaan.

5. AN (Laki-laki): Direktur Utama PT Alfa Nusantara Perdana yang berperan mengurus visa, termasuk memproses data paspor korban lewat sistem enjaz.

Selain menahan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 6 unit ponsel, 2 unit CPU komputer, dokumen paspor, kartu keluarga (KK), dokumen pemberangkatan, serta riwayat transaksi keuangan sindikat. Yolanda mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran bekerja di luar negeri tanpa mekanisme resmi pemerintah.

"Perkara ini menjadi perhatian serius karena penempatan pekerja migran secara non-prosedural dapat menempatkan seseorang dalam situasi kerja yang tidak terlindungi, rentan terhadap tekanan dan eksploitasi, bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa," tutur Yolanda.

Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Pasal 81 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(ond/ygs)