JawaPos.com – Perbedaan penilaian terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO) dan kajian Center of Economic and Law Studies (Celios) menuai sorotan.
Menanggapi perbedaan tersebut, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menyebut hasil pengukuran lembaganya menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kinerja Bahlil masih tergolong positif.
Bahkan, berdasarkan survei IPO, Bahlil menempati posisi teratas dalam tingkat kepuasan publik di antara menteri yang menangani sektor ekonomi. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Ketua Umum Partai Golkar itu tercatat mencapai 31,1 persen.
Sementara, Celios menempatkan Bahlil sebagai menteri dengan kinerja terburuk. Celios menyebut Bahlil memeroleh skor -159.
Dedi mengatakan, tingginya penilaian terhadap Bahlil tidak terlepas dari tingkat popularitasnya di tengah masyarakat. Menurutnya, posisi tersebut memperlihatkan bahwa kiprah dan kinerja Menteri ESDM mendapatkan perhatian cukup besar dari publik.
Terkait perbedaan hasil penilaian dengan kajian Celios, Dedi menilai faktor metodologi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Sebab, masing-masing lembaga menggunakan pendekatan penelitian dan teknik pemilihan responden yang berbeda.
"Perbedaan dengan Celios sangat mungkin karena metodologi yang digunakan juga berbeda. IPO menggunakan pengambilan sampel secara acak dan proporsional, sementara Celios menggunakan sampling purposif. Purposif itu artinya sampel ditentukan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan peneliti," kata Dedi kepada wartawan, Jumat (30/10).
Dia menjelaskan, penggunaan metode pengambilan sampel yang berbeda dapat menghasilkan gambaran opini publik yang tidak sama. Karakteristik responden, kriteria pemilihan sampel, hingga cakupan kelompok yang dilibatkan dalam penelitian turut menentukan hasil akhir sebuah survei maupun kajian.
Karena itu, Dedi mengingatkan agar perbedaan hasil penelitian tidak langsung dimaknai sebagai kesimpulan mutlak mengenai buruk atau baiknya kinerja seorang pejabat. Menurutnya, publik perlu memahami terlebih dahulu metode dan indikator yang digunakan sebelum menarik kesimpulan.
