Tel Aviv -
Presiden Israel, Isaac Herzog, telah memberikan suaranya dalam pemilu legislatif pada Selasa (27/10) waktu setempat. Herzog pun memberikan pesan khusus agar tidak ada seorang pun yang "merusak atau melemahkan" pelaksanaan pesta demokrasi di Israel.
Herzog, seperti dilansir The Times of Israel, Selasa (27/10/2026), menggunakan hak pilihnya bersama sang istri, Michal, di sebuah tempat pemungutan suara (TPS) yang ada area Rehavia. Dia menyempatkan diri berbicara kepada awak media setelah memberikan suaranya.
"Merupakan suatu kehormatan besar untuk bisa memilih, dan saya bangga bahwa Michal dan saya telah menggunakan hak dasar setiap warga negara," kata Herzog kepada wartawan.
"Saya berharap ini akan menjadi perayaan sejati bagi demokrasi," cetusnya.
"Tidak ada seorang pun boleh dibiarkan merusak atau melemahkannya," tegas Herzog.
"Hari ini kita semua setara. Ini adalah hari bagi kita untuk berpartisipasi, memberikan dampak, dan menggunakan hak pilih kita," ucap Presiden Israel tersebut.
Pemungutan suara dimulai sejak pukul 07.00 pagi waktu setempat dan akan ditutup pada pukul 22.00 malam waktu setempat. Hari pemilu ditetapkan sebagai hari libur nasional di seluruh wilayah Israel. Terdapat total 12.018 TPS di berbagai wilayah, dengan sekitar 18.000 kotak suara disiapkan .
Dalam pemilu kali ini, ada sekitar 7,3 juta orang yang memiliki hak pilih yang sah, termasuk kurang lebih 1,2 juta warga Israel keturunan Palestina. Dari jumlah tersebut, lebih dari setengah juta pemilih di antaranya merupakan pemilih muda yang akan memberikan suara untuk pertama kalinya.
Dalam pemilu legislatif ini, warga Israel akan memilih anggota parlemen atau Knesset, yang beranggotakan 120 orang. Setidaknya ada 37 partai dan elektoral bersaing untuk memperebutkan kursi parlemen.
Berdasarkan sistem perwakilan proporsional yang diterapkan Israel, para pemilih memberikan suara untuk partai, bukan untuk kandidat individu. Setiap partai harus memperoleh setidaknya 3,25 persen dari total suara sah agar dapat masuk ke parlemen.
Untuk bisa membentuk koalisi pemerintahan, diperlukan dukungan dari setidaknya 61 anggota parlemen.
Sepanjang sejarah politik Israel, belum pernah ada satu partai pun yang berhasil meraih mayoritas mutlak di Knesset. Negosiasi koalisi menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa yang akan menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Israel selanjutnya.
Begitu tempat pemungutan suara ditutup, hasil exit polls diperkirakan akan dirilis. Sedangkan hasil resmi secara awal akan mulai bermunculan sepanjang malam, meskipun penghitungan suara dari personel militer, rumah sakit, penjara, dan tempat pemungutan suara khusus lainnya akan memakan waktu beberapa hari.
Hasil resmi akhir pemilu Israel dijadwalkan untuk diumumkan paling lambat 4 November, yang akan disusul oleh negosiasi koalisi yang bisa memakan waktu berminggu-minggu.
Pemilu ini berpotensi mengakhiri masa kekuasaan panjang Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, atau justru membuat negara Yahudi itu kembali mengalami kebuntuan politik mengingat tidak satu pun blok utama politik yang diprediksi mampu meraih mayoritas kursi dalam parlemen untuk membentuk pemerintahan.
Jajak pendapat terakhir yang dipublikasikan menunjukkan bahwa Netanyahu (77), PM dengan masa jabatan terlama di Israel, bersaing ketat dengan rival utamanya, Gadi Eisenkot (66), mantan kepala militer Israel yang merupakan pendatang baru di politik. Eisenkot yang dikenal memiliki pembawaan tenang, dianggap sebagai antitesis Netanyahu.
Jajak pendapat yang dipublikasikan tiga televisi utama Israel memproyeksikan kubu oposisi yang dipimpin Eisenkot akan mengamankan total 52-56 kursi parlemen, sedangkan koalisi sayap kanan dan religius Netanyahu diproyeksikan meraup total 50 kursi parlemen.
Partai-partai yang dipimpin oleh tokoh dan politisi keturunan Palestina, yang bisa menjadi pemecah kebuntuan, diproyeksikan meraup total 14-16 kursi parlemen.
Proyeksi jajak pendapat itu menunjukkan baik Netanyahu maupun Eisenkot tidak memiliki jalan yang jelas untuk mencapai ambang batas 61 kursi parlemen yang dibutuhkan untuk bisa membentuk pemerintahan. Memenangkan jumlah kursi parlemen terbanyak tidak secara otomatis menentukan siapa yang akan menjadi PM.
(nvc/dhn)
